» » Asas-asas Al-Uqud dalam Bank Syariah

Oleh: Nasrulloh
Dalam perbankan syariah terdapat proses transaksi yang dalam istilah fiqh mu’amalat disebut dengan ‘aqd kata jamaknya al-‘uqud. Ada beberapa asas al-‘uqud yang harus diterapkan ketika para pihak melakukan transaksi perbankan. Asas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Asas ridha’iyyah (rela sama rela). Yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela –bukan suka sama suka- yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an dan al-Hadits, terutama surat an-Nisa (4): 92). Atas dasar asas ‘an taradhin, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (al-bathil) semisal jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (bay’ul mukrah).
2. Asas Manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.
3. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur’an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba.
4. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.
 

Semua asas utama al-‘uqud harus tercermin dalam mekanisme yang dilakukan perbankan syariah, apakah itu dalam perumusan teorinya, penuangannya dalam berbagai brosur dan terutama blanko-blanko akad perbankan; bahkan juga pengawasan dan lain sebagainya. Pengabaian asas-asas al-‘uqud di atas, dapat dipastikan akan berakibat batal demi hukum setiap akad atau transaksi yang dilakukan perbankan syariah; dan semua produknya menjadi haram. Mengabaikan asas-asas al-‘uqud di atas, berarti pula melestarikan sistem ekonomi konvensional yang bersifat ribawi dalam konteksnya yang lebih luas. Selain asas-asas al-‘uqud yang telah dikemukakan di atas, perlu pula menjalankan hal-hal yang sangat urgen sebagai berikut:
1. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasbah) bersifat mengikat (mulzim).
2. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i’tikad baik (husnun-niyyah). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya.
3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas al-‘uqud.
 

Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. Riwayat al-darquthni yang artinya:”Orang-orang Islam itu (terikat) dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati), kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.
 

Al-Qur’an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam syari’at Islam. Menurut Al-Qur’an, Q.S. al-Hadid (57):2517, menciptakan keadilan merupakan tujuan utama mengapa Allah SWT. mengirimkan rasul-rasul-Nya ke muka bumi. Al-Qur’an juga menempatkan keadilan sama dengan taqwa kepada Allah SWT (Q.S.(5):8)18. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi keadilan di dalam syari’at Islam. Para ahli hukum di dalam sejarah Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan tujuan yang terpenting dari maqashid al-syari’ah.
 

Menegakkan keadilan memiliki dimensi yang luas di dalam Islam. Keadilan harus diwujudkan di seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam berkeluarga, bermasyarakat/sosial, kegiatan ekonomi dan politik, maupun di dalam berinteraksi dengan hewan dan alam lingkungan hidupnya sekalipun. Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumberdaya dengan cara yang baik dan bertujuan kepada perwujudan kebaikan dan kemuliaan seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip keadilan diharapkan tercapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, meratanya distribusi pendapatan dan kesejateraan, serta terwujudnya stabilitas ekonomi. Tujuan ekonomi yang demikian disebut juga dengan tujuan yang bersifat kemanusiaan yang telah diakui oleh semua kelompok masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh semua agama.
 

Pelarangan terhadap bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi Islam yang dibingkai dengan etika, moral dan akhlak yang terpuji dimaksud. Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bukan hanya agama Islam yang menolak dan melarang pemberlakuan sistem bunga. Semua agama, seperti Yahudi, Kristen dan Hindu juga menolak kehadiran sistem bunga di dalam perekonomian umat manusia. Injil sebagai kitab suci agama Kristen menyatakan bahwa antara riba dan bunga tidak ada perbedaannya, sama-sama haram, dan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem bunga termasuk ke dalam golongan orang-orang jahat.
 

Dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam Islam, meskipun pemberian bantuan dan peningkatan kualitas sosial ekonomi kaum miskin tergambar dalam maqaashid al-syari’ah, namun pembatasan terhadap pelarangan bunga untuk tujuan tertentu tidak saja salah, tetapi juga tidak berada pada tempatnya. Islam melarang sistem bunga pada sistem keuangan dan perdagangan/usaha, dan berusaha lagi untuk mengorganisasi kembali sistem permodalan keuangan dalam bentuk bagi hasil (profit-loss-sharing). Sistem ini memungkinkan investor mendapatkan bagian dari hasil usahanya dan pengusaha/peminjam modal tidak maenanggung sendiri kerugian usaha dari faktor-faktor yang tidak mungkin dapat dihindari. Jika keinginan untuk mewujudkan penggunaan sumberdaya dengan cara yang sesuai dengan tujuan kemanusiaan yang universal, maka menjadi penting untuk mereorganisasikan kembali sistem perekonomian yang telah ada. Pengelolaan keuangan berdasarkan keadilan dan bagi hasil (profit-loss sharing) merupakan bagian yang esensial dari upaya mere-organisasi tersebut.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: