» » Bentuk kebijakan Publik Terhadap Bank Syariah

Bentuk kebijakan Publik Terhadap Bank Syariah
Oleh: Nasrulloh


Setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998, peluang didirikannya bank syariah begitu luas. Perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejauh dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimiliknya.
Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah telah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.
Dari segi peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait dengan bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 4/ 1/ PBI 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 3/ PBI 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 7/ PBI 2003 tentang Kualitas Aktifa Produktif Bagi Bank Syariah.
11. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 9/ PBI 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan tersebut merupakan landasan berpijak bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sebelum terbentuknya undang-undang perbankan syariah yang khusus.
Pada tanggal 16 Juli, disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Inilah undang-undang yang yang spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Ini merupakan kebijakan publik yang menjadi payung hukum yang kuat dalam operasional pebankan syariah di Indonesia.
UU Perbakan Syariah memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan BUS dan tidak dapat dilakukan bank konvensional. Perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company, dan merchant bank.
Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya keada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerpakan prinsip kehati-hatian". Penjelasan pasal ini adalah: "Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern".
Bank Syariah dan UUS juga wajib menyampaikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Tata kelola perbankan syariah diatur dalam Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Tata kelola ini merupakan standar baku dala pengelolaan bank syariah dalam menjalakan kegiatannya. Tentunya tata kelola ini sama seperti tata kelola yang diterapkan oleh bank konvensional yang selama ini berlaku.
Untuk menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara perkara perbankan syariah, maka Mahkamah Agung menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Perdilan Agama di Indonesia.
Demikianlah kebijakan publik yang menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk memanfaatkan bank syariah dalam berbisnis. Kebijakan ini tentunya akan menambah penguatan posisi perbankan syariah dalam menjalankan pembangunan
Oleh: Nasrulloh

Setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998, peluang didirikannya bank syariah begitu luas. Perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.
Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejauh dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimiliknya.
Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah telah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.
Dari segi peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait dengan bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 4/ 1/ PBI 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 3/ PBI 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 7/ PBI 2003 tentang Kualitas Aktifa Produktif Bagi Bank Syariah.
11. Peraturan Bank Indonesia No. 5/ 9/ PBI 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan tersebut merupakan landasan berpijak bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sebelum terbentuknya undang-undang perbankan syariah yang khusus.
Pada tanggal 16 Juli, disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Inilah undang-undang yang yang spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Ini merupakan kebijakan publik yang menjadi payung hukum yang kuat dalam operasional pebankan syariah di Indonesia.
UU Perbakan Syariah memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan BUS dan tidak dapat dilakukan bank konvensional. Perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company, dan merchant bank.
Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya keada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerpakan prinsip kehati-hatian". Penjelasan pasal ini adalah: "Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern".
Bank Syariah dan UUS juga wajib menyampaikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Tata kelola perbankan syariah diatur dalam Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Tata kelola ini merupakan standar baku dala pengelolaan bank syariah dalam menjalakan kegiatannya. Tentunya tata kelola ini sama seperti tata kelola yang diterapkan oleh bank konvensional yang selama ini berlaku.
Untuk menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara perkara perbankan syariah, maka Mahkamah Agung menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Perdilan Agama di Indonesia.
Demikianlah kebijakan publik yang menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk memanfaatkan bank syariah dalam berbisnis. Kebijakan ini tentunya akan menambah penguatan posisi perbankan syariah dalam menjalankan pembangunan.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: