» » Prospek Perbankan Syariah Pasca Lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Prospek Perbankan Syariah Pasca Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 Oleh: Nasrulloh


Muqaddimah
Sejak keberadaannya tahun 1992, perbankan syariah mengalami banyak hambatan dan kendala dalam pengembangannya. Salah satu yang sering menjadi keluhan pelaku perbankan syariah adalah belum adanya regulasi, ketentuan memadai yang mengatur operasional perbankan syariah. Dengan belum memadainya aturan dan ketentuan mengenai perbankan syariah, perbankan syariah harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berbasis bunga. Akibatnya ciri dan karakteristik syariah dapat hilang dan tersamar dan hampir tidak berbeda dengan bank konvensional.

Keberadaan perbankan syariah saat itu direspon secara positif oleh pemerintah dengan memberikan landasan hukum melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang memberi pengakuan tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangannya. Bila pada UU No 7 Tahun 1992 hanya diakui secara samar-samar keberadaan perbankan syariah, maka pada UU No. 10 Tahun 1998 ditegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas cakupannya dibanding dengan bank konvensional. Tulisan ini mencoba membahas prospek perbankan syarih pasca lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Urgensi Lahirnya UU Perbankan Syariah
Pada tahun 1999 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan cabang syariah, serta ketentuan bagi BPR syariah, di samping berbagai Surat Keputusan BI lainnya. Selain itu juga perbankan syariah mendasarkan prinsip operasionalnya pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia di antaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank termasuk bank umum syariah dan BPR syariah (pasal 8). Ketentuan ini memberi tugas kepada Bank Indonesia untuk terus menerus mengembangkan dan mengatur ketentuan mengenai perbankan serta menyiapkan infrastruktur perbankan syariah. Di samping itu dalam UU No. 23 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999.

Keberadaan perundang-undangan tersebut merupakan amanah kepada Bank Indonesia untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar dapat menjadi perbankan yang dapat memberi kepuasan terhadap nasabah, dan dapat menjadi alternatif yang menentukan bagi perekonomian nasional. Namun demikian, tetap saja seluruh perangkat aturan dan perundang-undangan tersebut tidak memadai sebagai acuan dan dasar hukum perbankan syariah.

Ada perbedaan mendasar yang menjadi alasan perlunya pengaturan yang lebih khas dan tersendiri untuk perbankan syariah. Pertama, seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, jaringan kantor, serta kompleksitas jenis produk dan jasa serta meningkatnya kebutuhan masyarakat dan minat bank/investor untuk menyediakan jasa perbankan syariah, maka perangkat perundang-undangan tersebut terasa sudah tidak memadai lagi. Untuk itulah dirasakan pentingnya dasar hukum yang jelas dan mengikat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan perbankan syariah. UU No. 10 Tahun 1998 pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur perbankan secara keseluruhan dimana perbankan konvensional menjadi titik tekannya. Terdapat kesan undang-undang tersebut mensubordinasikan atau menganaktirikan perbankan syariah. Pasal-pasal yang menyangkut perbankan syariah masih terlalu sedikit dibanding dengan banyaknya atauran atau ketentuan yang harus dimuat. Produk dan jasa perbankan dijelaskan secara terbatas dan tidak komprehensif karena hanya mengikuti ketentuan umum perbankan konvensional saja. Hal-hal yang seharusnya menjadi dasar operasional bank syariah dilarang dalam undang-undang tersebut, sebaliknya hal-hal yang dilarang di situ justru oleh bank syariah dianggap menjadi cover business-nya. Misalnya, pada pasal 6, 7, dan 10 UU perbankan No. 2 Tahun 1992 dan perubahannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang kegiatan usaha. Dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1992 dinyatakan “ bank umum dilarang (a) melakukan penyertaan modal, kecuali....”. Pasal tersebut sekalipun adanya penjelasan tambahan dalam pasal lain, seperti pasal 6 dan 7 UU No. 10 Tahun 1998 tetapi sangat terbatas pada pasal 6 ayat m dan pasal 7 ayat c. Dapat dibayangkan operasional sebuah bank umum hanya dijelaskan dalam 3 sampai 4 ayat dari suatu undang-undang. Selanjutnya bagi Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang jenis-jenisnya telah ditentukan dalam Pasal 13 dan dilarang melakukan kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbankan.
Menurut Sjahdeini usaha yang dilarang dijalankan oleh bank umum adalah penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sedangkan salah satu jenis kegiatan usaha syariah ialah transaksi penyertaan antara lain dalam bentuk musyarakah atau syarikah atau partnership atau participation financing. Hal yang dilarang dilakukan oleh bank konvensional adalah melakukan transaski jual beli barang, sedangkan perbankan syariah adalah melakukan transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, bai’ salam, dan istisna.

Hal yang berbeda lainnya menurut Sjahdeini adalah transaksi leasing dalam perbankan syariah yang disebut dengan ijarah dan ijarah wa iqtina yang menurut undang-undang perbankan tidak boleh dilakukan oleh perbankan konvensional. Ijarah ini adalah kegiatan leasing yang dikenal dan dilakukan oleh multy finance company. Dalam transaksi ijarah, bank menyewakan aset yang sebelumnya dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka. Dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan memberikan fasilitas bai’salam kepada pemasok barang. Pada perjanjian ijarah, seperti halnya pada leasing yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konvensional, pada akhir perjanjian ijarah barang yang disewa itu harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Dengan kata lain, pada perjanjian ijarah kepemilikan atas barang tetap ada pada bank. Apabila pada akhir masa perjanjian, nasabah diberi opsi untuk memilih untuk memiliki barang tersebut atau mengembalikannya, maka disebut ijarah wa iqtina.

Dalam hal aset, sebagian besar dari aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk fixed interest instrument yang relatif mudah dinilai. Di samping itu, perbankan tradisional memiliki metode untuk melakukan penilaian aset perbankan konvensional yang telah diakui apabila aset tersebut menjadi tidak produktif (non-performing loan). Sebaliknya adalah sulit sekali menilai aset perbankan syariah, misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan perjanjian musyarakah.

Ketentuan perpajakan bagi perbankan konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja bagi perbankan syariah. Bunga (interest) yang dibebankan oleh perbankan konvensional merupakan pendapatan yang pasif (passive income), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan earned income yang dilihat dari aspek hukum pajak harus diperlakukan berbeda. Selain itu, di dalam trade financing, yang merupakan jasa perbankan syariah berlaku ketentuan bahwa pengalihan hak terjadi dua kali, yang pertama dari penjual kepada bank dan yang kedua dari bank kepada pembeli, dengan demikian terhadap rekening itu dikenai pajak dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan dari perusahaan.

Kedua, pada sisi lain perbankan syariah memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional. Pada tingkat paradigmatik, perbankan syariah memiliki seperangkat nilai dan aturan moral yang baku yang tentu saja berbeda secara diametral dengan perbankan konvensional. Pada teknis operasionalnyapun demikian, perbankan syariah memerlukan pengaturan yang berbeda dan khusus dengan perbankan konvensional. Misalnya dalam sistem pengawasan, penilaian tentang CAR (capital adequacy ratio), penilaian kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan lain-lain.

Dalam penentuan kualitas aktiva produktif, pada saat ini ketentuan tersebut didasarkan atas SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tahun 1998. pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bank Indonesia memberlakukan penilaian yang sama terhadap kualitas aktiva bank syariah terhadap semua produk yang diberlakukan di bank syariah. Padahal dalam bank syariah, produk bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana disepakatai bahwa pendapatan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah dicantumkan dalam perjanjian. Pendapatan yang akan diterima belum pasti dan masih berupa perkiraan pendapatan, bisa tinggi, bisa rendah, bahkan mungkin merugi, sehingga dalam kondisi ini masing-masing pihak bersepakat berbagi risiko dan keuntungan. Sementara itu dalam jual beli, bank syariah mengambil keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual, sehingga jumlah piutang dan waktu pembayaran ditentukan secara pasti (fix) pada saat akad. Keadaan ini memberikan kejelasan dalam penilaian kualitas aktiva pada akhir perjanjian. Berdasarkan prinsip tersebut, penilaian kualitas aktiva produktif bagi bank syariah hanya untuk produk-produk yang didasarkan pada jual beli saja, sedangkan bagi produk pembiayaan bagi hasil tidak bisa diterapkan ketentuan penilaian ini. Di samping itu, bila regulasi Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva ini disandingkan dengan regulasi BI lain mengenai kegiatan usaha bank syariah pasal 28 SK BI No. 32/34/2999, tampak seolah-olah regulasi penilaian aktiva produktif tidak mengakomodir ketentuan yang ditentukan dalam regulasi lain.

Begitu pula dalam pengelolaan likuiditas, bank syariah menghadapi kendala dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Kendala likuiditas ini karena kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari Bank Sentral dan kurangnya akses Pasar Uang (Money Market). Dalam hal ini regulasi untuk pengelolaan likuiditas belum mengakomodasi kebutuhan operasional bank syariah.

Dalam sistem pengawasan, perbankan syariah membutuhkan pengawasan yang lebih spesial, karena prinsip dasarnya pada aspek moral dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pada satu sisi fungsi pengawasan dan regulasi adalah bagian penting yang harus diatur dalam UU perbankan syariah. Dalam aspek syariah, fungsi ini telah diemban oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah untuk memastikan pelaksanaan syariah dalam operasional perbankan syariah. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar dewan ini memiliki independensi, otoritas, dan wewenang yang jelas dalam struktur perbankan syariah nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan otoritas pengaturan dan pengawasan dalam aspek operasional perbankan? Apakah Bank Indonesia masih cukup memiliki wewenang dan kompetensi dalam mengatur perbankan syariah atau perlu dibentuk sebuah komite khusus yang akan mengatur secara independen perbankan syariah. Persoalan-persoalan krusial itu harus bisa dijawab dalam UU perbankan syariah nanti.

Aturan-aturan lain yang belum diatur adalah ketentuan mengenai CAR (Capital Adequacy Ratio), instrumen likuiditas syariah, kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), posisi devisa netto (PDN), prinsip kehati-hatian, sistem kolektibilitas pembiayaan syariah, rambu-rambu kesehatan perbankan syariah, transparansi kondisi keuangan bank, sistem akuntansi, aturan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP), dan manajemen likuiditas bank syariah.

Dengan perangkat perundangan yang sekarang ini yang timbul adalah munculnya praktik dual system banking, di mana dua bank yang berbeda secara prinsip dikelola dalam regulasi yang sama. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pengembangan bank syariah karena hal ini memberi peluang tercampurnya secara manajemen dan aset bank syariah ke dalam bank konvensional. Secara fiqhiyyah hal ini menimbulkan masalah sebab menyangkut bercampurnya dua hal yang bertentangan secara hukum. Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara proporsional, maka dikhawatirkan ciri-ciri syariah yang melekat akan hilang dan digantikan oleh perbankan konvensional. Pada akhirnya hal ini akan menimbulkan keragu-raguan dalam masyarakat, sehingga dapat mengancam kredibilitas perbankan syariah serta stabilitas ekonomi nasional.

Prospek Perbankan Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008
Berdasar data Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bulan September 2003, jaringan kantor perbankan syariah (networking of Islamic Banks) hingga bulan Oktober 2003 adalah sebagai berikut:
(1) Bank Umum Syariah (BUS/Islamic Commercial Banks):
1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki:
a. Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 29 buah;
b. Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 8 buah; dan
c. Kantor Kas (KK) sebanyak 76 buah.
2. Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki:
a. Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 39 buah;
b. Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 8 buah; dan
c. Kantor Kas (KK) sebanyak 24 buah.
Sehingga dapat dijumlah sebagai berikut:
1. Kantor Pusat (KP) / Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 2 buah;
2. Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 68 buah;
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 16 buah; dan
4. Kantor Kas (KK) sebanyak 100 buah.
(2) Unit Usaha Syariah (Islamic Banking Unit)
1. Bank IFI baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 1 buah;
2. Bank Negara Indonesia memiliki Kantor Pusat Operasional (KPO)/ Kantor Cabang (KC) sebanyak 12 buah; dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 1 buah;
3. Bank Jabar baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 4 buah.
4. Bank Rakyat Indonesia baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 8 buah.
5. Bank Danamon baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 5 buah.
6. Bank Bukopin baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 2 buah.
7. Bank Internasional Indonesia baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 2 buah.
8. Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) baru memiliki Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 2 buah.
Sehingga dapat dijumlah sebagai berikut:
1. Kantor Pusat (KP) / Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 8 buah;
2. Kantor Pusat Operasional (KPO) / Kantor Cabang (KC) sebanyak 34 buah; dan
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 2 buah.
(3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Islamic Rural Banks) Kantor Pusat (KP) sebanyak 84 buah.
Total keseluruhan adalah:
(1) Kantor Pusat (KP)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 94 buah;
(2) Kantor Pusat Operasional (KPO)/Kantor Cabang (KC) sebanyak 102 buah;
(3) Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 18 buah; dan Kantor Kas (KK) sebanyak 100 buah.

Pertumbuhan jaringan kantor pada tahun 2006 meningkat menjadi 456 buah. Sedangkan pada tahun 2007 ditandai dengan dua ciri menonjol. Pertama, maraknya pendirian Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2007, telah beroperasi 6 Unit Usaha Syariah baru yakni BPD DIY, Bank Sulsel, Bank Nagari, Bank Jatim, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Lippo Syariah. Berdirinya keenam UUS tersebut melengkapi keberadaan 3 BUS, 20 UUS, serta 105 BPRS yang telah berdiri pada tahun 2006. Kedua, adanya policy time-lag dari berbagai kebijakan yang mempengaruhi perbankan syariah. Pada tahun 2007, berbagai kebijakan yang diprediksi akan mendorong pengembangan perbankan syariah seperti kebijakan office chanelling, kebijakan sosialisasi akselerasi perbankan syariah, penurunan BI rate, ternyata belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan terkait dengan pengembangan perbankan syariah.

Penyempurnaan kebijakan terkait Layanan Syariah/Office Chanelling yang tertuang dalam PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 belum dirasakan secara signifikan bisa memacu pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi bank syariah dengan diperbolehkannya menjual produk DPK, pembiayaan dan jasa bank syariah di kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank induk konvensional. Implementasi di lapangan menemui berbagai tantangan dalam integrasi sistem IT, pelatihan perbankan syariah bagi staff bank konvensional dalam jumlah yang masif, serta belum tersosialisasi keberadaan layanan syariah secara riil kepada masyarakat. Ketiga, meningkatnya tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing / NPF). Pembiayaan bermasalah perbankan syariah pada peridoe Januari – Agustus 2007, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 4,75% menjadi 6,63 %. Sampai dengan akhir tahun 2007, NPF perbankan syariah diperkirakan masih dalam level 6%. Peningkatan pembiayaan bermasalah perbankan syariah sehingga lebih tinggi dibanding NPL perbankan konvensional pada tahun 2007 ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diwaspadai industri perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa selama kurun periode perbankan syariah berdiri sampai dengan awal tahun 2007, NPF perbankan syariah selalu lebih rendah dibandingkan dengan NPL perbankan konvensional.

Pada Oktober 2008 jaringan kantor perbankan syariah meningkat tajam menjadi 1440 buah. Jaringan kantor bank syariah telah menjangkau masyarakat di 33 provinsi dan banyak di kabupaten dan kota. Jumlah BUS (Bank Umum Syariah) menjadi 5 pada Tahun 2008. Pada 2009 diperkirkan akan bertambah 8 BUS lagi sehingga menjadi 12 buah.

Prospek perkembangan industri perbankan syariah Indonesia akan dipengaruhi oleh perkembangan permintaan masyarakat dan penyediaan jasa perbankan syariah oleh perbankan dan/atau investor serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedua sisi supply dan demand tersebut, seperti upaya public education yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyempurnaan regulasi dan dukungan pemerintah dan otoritas perbankan dalam mendorong perkembangan kantor bank syariah. Dari sisi demand dapat dilihat dari seberapa besar kelompok masyarakat yang menginginkan keberadaan dan kesediaan menggunakan jasa perbankan syariah, dan diharapkan demand tersebut akan dapat terus bertambah dengan meningkatnya pemahaman masyarakat. Sedangkan dari sisi supply dapat dilihat dari minat investor untuk masuk industri perbankan syariah, perkembangan jaringan kantor dan membaiknya kinerja keuangan dan profesionalisme perbankan syariah.
Mulya E. Siregar memerinci dua sisi (side) besar prospek industri perbankan secara luas sebagai berikut:
1. Demand side: Persepsi, preferensi, dan permintaan masyarakat terhadap jasa bank syariah.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah (demand side). Untuk mengetahui kondisi sisi permintaan tersebut telah dilakukan penelitian “Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah” di pulau Jawa (tidak termasuk DKI Jaya), Sumatera Barat, dan Jambi oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri. Penelitian di Pulau Jawa yang dilaksanakan pada tahun 2000 menunjukan bahwa 45% dari responden berpendapat bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianut, sedangkan hasil penelitian di Sumatera Barat pada tahun 2001, 20% dari responden yang meyakini sistem bunga tidak sesuai dengan ajaran agama. Untuk provinsi Jambi, hasil penelitian tahun 2001 memperlihatkan bahwa 50% dari responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah. Namun, harus disadari bahwa jumlah tersebut dapat naik atau turun yang tergantung pada kinerja perbankan syariah, seperti kualitas pelayanan dan tingkat profitabilitas. Selain itu, keberhasilan bank-bank syariah dalam mempromosikan sistem ini kepada semua lapisan masyarakat sangat menentukan minat masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah.

Penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah adalah identik dengan bank bagi hasil. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa bank syariah adalah bank yang Islami. Namun penenelitian menemukan opini kurang tepat yang berkembang di masyarakat bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam (8,1% responden Jawa Barat). Di sisi lain juga, terdapat pendapat apriori (skeptis) yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan bagi hasil sama saja dengan bunga (10,2% dan 16,5% responden Jawa Timur). Sebagian besar responden Jawa Barat (94%) dan Jawa Tengah (86,5%) menilai bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah.. informasi yang dimiliki masyarakat mengenai keberadaan bank syariah relatif tinggi, namun pemahaman terhadap keunikan sistem, produk, dan jasa bank syariah secara umum masih relatif rendah.

Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menggunakan jasa bank syariah. Sementara, masyarakat Jawa Tengah lebih didominasi oleh pertimbangan keagamaan dalam menggunakan jasa bank syariah. Temuan tersebut diperkuat dengan informasi bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah yang diberi penjelasan sistem, produk dan jasa, serta kehalalan bank syariah memiliki kecenderungan kuat untuk memilih bank syariah.

Dengan demikian bahwa prospek bank syariah dari sisi demand cukup cerah dengan adanya sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa suku bunga tidak sesuai dengan ajaran agama dan terlihat adanya animo masyarakat yang berkeinginan untuk menggunakan jasa bank syariah. Namun, prospek yang baik ini dapat terus berlangsung bila diikuti dengan kegiatan publik edukasi yang bertujuan mencerdaskan masyarakat. Sehingga pilihan masyarakat terhadap bank syariah tidak semata-mata karena emosi keagamaan tetapi karena mengerti bahwa syariah memberikan keadilan bagi seluruh stake holder.

2. Supply side: Minat investor untuk masuk ke industri perbankan syariah.
Minat investor untuk masuk ke industri perbankan syariah yang ditunjukan beberapa indikator, seperti: adanya pembukaan bank umum syariah baru baik milik domestik maupun milik asing, konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional dan adanya pembukaan BPRS baru maupun konversi BPR konvensional menjadi BPRS. Minat untuk mengkonversi BUK menjadi BUS maupun BPR menjadi BPRS harus dilandasi pertimbangan bahwa bank memiliki kemampuan untuk melakukan paradigm shift dan didukung oleh adanya permintaan masyarakat terhadap produk bank syariah. Konversi seharusnya tidak dijadikan sebagai pelarian akibat telah gagal dan tidak sehat sebagai bank konvensional, sehingga proses konversi hanya dilakukan oleh BUK dan BPR yang sehat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perbankan syariah adalah keberadaan mitra bank syariah yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, baitul maal wattamwil (BMT), perusahaan modal ventura syariah dan lain-lain. Keberadaan LKS-LKS tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk pengaturan yang jelas, sehingga LKS tersebut dapat beroperasi dengan baik. Adanya pengaturan yang jelas bagi LKS tersebut akan memudahkan bagi bank syariah dalam melakukan kerjasama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat investor dalam membuka bank syariah.

Dari sisi supply, prospek perbankan syariah ternyata cukup baik dengan semakin banyaknya bank-bank konvensional membuka cabang syariah. Diperkirakan jaringan kantor bank syariah akan semakin menyebar dengan disempurnakannya ketentuan mengenai jaringan kantor yang memungkinkan bank dapat membuka unit syariah sebagai tahap transisi untuk menjadi kantor cabang syariah. Prospek yang baik ini sangat ditentukan oleh bankir syariah untuk selalu istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah, karena hal ini merupakan satu prerequisite bagi keberhasilan bank syariah dalam melayani masyarakat. Bankir syariah harus mampu membaca kehendak masyarakat dengan sebaik-baiknya, dalam arti bankir syariah harus memiliki orientasi market driven.

Kondisi peningkatan jumlah bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia hingga mencapai 1440 buah pada Oktober 2008 adalah sebagai indikasi bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perbnkan Syariah telah mendorong perkuatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia . Hal ini dipahami karena dengan lahirnya UU ini, payung hukum perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti. Ini memberikan peluang yang lebih besar bagi bak syariah di Indonesia
Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai undang-undang tersebut adalah, pertama, BUS dan BPRS tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sedangkan bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah . Kedua, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dengan bank konvensional wajib menjadi bank syariah . Ketiga, bank umum konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila : UUS mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya.

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan bank syariah lebih cepat dimungkinkannya warga negara asingdan/atau badan hukum asing tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki BUS (Bank Umum Syariah) . Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek. Dengan demikian banyak faktor pendorong yang terdapat pada UU Perbankan Syariah dalam menuju akselerasi pertumbuhan bank syariah ke depan.

Ikhtitam
Konsepsi syariah dalam perbankan ini tentunya sangat relevan dengan dinamika perbankan nasional. Dengan konsep syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah akan menjawab keterpurukan sistem ekonomi global yang gagal menjaga keseimbangan dan kemakmuran. perbankan syariah relevan dengan dinamika perbankan nasional yang mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan gerbang terwujunya pembangunan nasional. Semoga..



Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarkat. Jurnal Hukum Bisnis Volume 20, 2002. hlm. 11.
Ibid., hlm. 11-12.
Ibid., hlm. 12.
Ibid., hlm. 12.
Ibid., hlm. 12.
Karim Review Special Edition, January 2008
Amir Machmud. Prospek Pasca-UU Perbankan Syariah. Pikiran Rakyat tanggal 2 Maret 2009, hlm. 8.
Ibid.
Mulya E. Siregar, Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek. Jurnal Hukum Bisnis Volume 20, 2002.hlm. 63.
Ibid.
Anny Ratnawati, et.al. Bank Syariah: Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat. Jakarta: Lembaga Penelitian IPB bekerjasama dengan BI, 2003.
Amir Machmud. Prospek Pasca-UU Perbankan Syariah. Pikiran Rakyat tanggal 2 Maret 2009, hlm. 8.
Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 7 UU Perbankan Syariah.
Lihat ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU Perbankan Syariah.
Pasal 68 ayat 1 UU Perbankan Syariah.
Diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 butir b UU Perbankan Syariah.
Pasal 14 ayat 1. Ibid.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: