» » » Hukum Perikatan

PERIKATAN PADA UMUMNYA

A. Pendahuluan
Dalam bahasa Belanda, istilah perikatan dikenal dengan istilah
“verbintenis”. Istilah perikatan tersebut lebih umum digunakan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan diartikan sebagai sesuatu yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Namun, sebagaimana telah dimaklumi bahwa buku III BW tidak hanya mengatur mengenai ”verbintenissenrecht”tetapi terdapat juga istilah lain yaitu ”overeenkomst”.
Dalam berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacammacam
istilah untuk menterjemahkan verbintenis dan overeenkomst, yaitu :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio
menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk
overeenkomst.
2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai
istilah Perutangan untuk verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst.
3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB, menterjemahkan
verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst dengan persetujuan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam
bahasa Indonesia dikenal tiga istilah terjemahan bagi ”verbintenis” yaitu :
1. perikatan.
2. perutangan.
3. perjanjian.
Sedangkan untuk istilah ”overeenkomst” dikenal dengan istilah
terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu :
1. perjanjian.
2. persetujuan.
Untuk menentukan istilah apa yang paling tepat untuk digunakan
dalam mengartikan istilah perikatan, maka perlu kiranya mengetahui makna

terdalam arti istilah masing-masing. Verbintenis berasal dari kata kerja
verbinden yang artinya mengikat. Jadi dalam hal ini istilah verbintenis
menunjuk kepada adanya ”ikatan” atau ”hubungan”. maka hal ini dapat
dikatakan sesuai dengan definisi verbintenis sebagai suatu hubungan hukum.
Atas pertimbangan tersebut di atas maka istilah verbintenis lebih tepat
diartikan sebagai istilah perikatan. sedangkan untuk istilah overeenkomst
berasal dari dari kata kerja overeenkomen yang artinya ”setuju” atau
”sepakat”. Jadi overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan asas
konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu istilah terjemahannya
pun harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut. Berdasarkan uraian
di atas maka istilah overeenkomst lebih tepat digunakan untuk mengartikan
istilah persetujuan.

B. Pengertian Perikatan
Pengertian perikatan tidak dapat ditemukan dalam Buku III BW,
walaupun telah jelas tertera bahwa Buku III BW mengatur tentang perikatan.
Namun dalam pasal-pasal pada Buku III BW tidak dapat ditemukan satu
pasalpun yang memberikan arti mengenai perikatan itu sendiri. Meskipun
pengertian perikatan tidak dapat ditemukan dalam Buku III KUH Perdata,
tetapi pengertian perikatan diberikan oleh ilmu pengetahuan Hukum Perdata.
Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu
hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana
pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.
Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai
perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan
hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar
mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur)
atas suatu prestasi. sedangkan pengertian perikatan menurut Hofmann adalah
suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum
sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau

pada debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu
terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.
Istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian
yang sama yang dimaksudkan verbintenis dalam bahasa Belanda yaitu suatu
hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak an kewajiban untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
Dalam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan
pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang dimaksud
adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat
tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Untuk mengkonkretkan
pengertian perikatan yang abstrak maka perlu adanya suatu perjanjian. Oleh
karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, bahwa
perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian.
Bila ditinjau lebih lanjut dari pengertian perikatan, maka dapat kita
ketahui bersama bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak
dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa
perikatan tergantung dari jenis persetujuannya. Untuk lebih dapat dipahami
dapat dikemukakan dalam contoh berikut ini :
1. A menitipkan sepeda motornya dengan cuma-cuma kepada B, maka
terjadilah perikatan antara A dengan B yang menimbulkan hak pada A
untuk menerima kembali sepeda motornya tersebut dan kewajiban pada B
untuk meyerahkan sepeda motor tersebut.
2. A menjual mobilnya kepada B, maka timbul perikatan antara A dengan B
yang menimbulkan kewajiban pada A untuk menyerahkan mobilnya dan
hak pada B atas penyerahan mobil tersebut. Selain itu juga menimbulkan
kewajiban pada A untuk menerima pembayaran dan kewajiban pada B
untuk membayar kepada A.
C. Unsur-unsur Perikatan
Dari pengertian-pengertian mengenai perikatan ,maka dapat diuraikan
lebih jelas unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan yaitu :

1. Hubungan Hukum
Hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak pada
salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Perikatan
adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan
diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan
hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan
kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubunganhubungan
tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh :
A berjanji mengajak B nonton bioskop, namun A tidak menepati janjinya.
A berjanji untuk kuliah bersama, tetapi A tidak menepati janjinya.
Suatu janji untuk bersama-sama pergi ke bioskop atau pergi kuliah
bersama tidak melahirkan perikatan, sebab janji tersebut tidak mempunyai
arti hukum. Janji-janji demikian termasuk dalam lapangan moral, dimana
tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Jadi
hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan
perikatan.
Untuk lebih jelasnya mengetahui apakah itu sebuah perbuatan hukum atau
bukan.
· Kenyataan hukum adalah suatu kenyataan yang menimbulkan akibat
hukum yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya, beralihnya hak
subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda, maupun
hukum perorangan.
Kenyataan-kenyataan
Hukum
Perbuatan-Perbuatan
Hukum
Bukan Perbuatan
Hukum
Peristiwa-peristiwa
Hukum

· Kelahiran adalah kenyataan hukum sedangkan akibat hukum adalah
kewajiban-kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan;
perikatan adalah akibat hukum dari persetujuan.
· Perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan mana
orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan
suatu akibat hukum.
· Perbuatan-perbuatan hukum yang bukan merupakan perbuatanperbuatan
hukum. Adakalanya undang-undang memberi akibat hukum
kepada perbuatan-perbuatan, dimana orang yang melakukannya tidak
memikirkan sama sekali kepada akibat-akibat hukumnya. Pada
pokoknya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum.
Perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum ini
dibagi lagi menjadi dua yaitu perbuatan-perbuatan menurut hukum
(misalnya, perwakilan sukarela dan pembayaran tidak terutang) dan
perbuatan-perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 s/d 1380 KUH
Perdata).
· Peristiwa-peristiwa hukum. Adakalanya undang-undang memberi
akibat hukum pada suatu keadaan atau peristiwa yang bukan terjadi
karena perbuatan manusia : pekarangan yang bertetangga, kelahiran,
dan kematian.
2. Kekayaan
Hukum perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan
(vermogensrecht) dan bagian lain dari Hukum Harta Kekayaan adalah
Hukum Benda.
Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada
mulanya para sarjana menggunakan ukuran dapat ”dinilai dengan uang”.
Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang
diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran
tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan
bermasyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk
dinilai dengan uang, misalnya cacat badaniah akibat perbuatan seseorang.

Jadi kriteria ”dapat dinilai dengan uang” tidak lagi dipergunakan sebagi
suatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan. Namun,
walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi bukan berarti
bahwa ”dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena setiap
perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan
perikatan.
3. Pihak-pihak
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu
kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subyeksubyek
perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang
berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang
aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang
aktif kreditur dapat melakuka tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur
yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan
kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat dimuka
pengadilan dan sebagainya.
Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, hal ini penting karena
berkaitan dalam hal untuk menuntut pemenuhan prestasi.
Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus ada satu orang kreditur
dan sekurang-kurangnya satu orang debitur. Hal ini tidak menutup
kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur
dan beberapa orang debitur.
4. Objek Hukum (Prestasi)
Objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan
merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi,
yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas
suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat
sesutau dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW).
Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa
menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan
atas sesuatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan

barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan
kenikmatan atas barang yang disewakan.
Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan
sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu misalnya pelukis,
penyanyi, penari, dll.
Pada perikatan tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan
perbuatan tertentu yang telah dijanjikan. Misalnya tidak mendirikan
bangunan ditanah orang lain, tidak membuat bunyi yang bising yang dapat
mengganggu ketenangan orang lain, dll.
Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu :
a. Obyeknya harus tertentu.
Dalam Pasal 1320 sub 3 BW menyebutkan sebagai unsur terjadinya
persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai
dapat ditentukan. Karena perikatan dengan obyek yang dapat
ditentukan diakui sah. Sebagai contoh yaitu Pasal 1465 BW yang
menetukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak
ketiga. Perikatan adalah tidak sah jika obyeknya tidak tertentu atau
tidak dapat ditentukan. Misalnya, sesorang menerima tugas untuk
membangun sebuah rumah tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan
berapa luasnya.
b. Obyeknya harus diperbolehkan
Menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan
menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban
umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang. Pasal 23
AB menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuanpersetujuan
adalah batal jika bertentangan dengan undang-undang
yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak
Pasal 23 AB lebih luas daripada Pasal-pasal 1335 dan 1337 BW,
karena selain perbuatan-perbuatan mencangkup juga persetujuan akan
tetapi di lain pihak lebih sempit karena kebatalannya hanya jika
bertentangan dengan undang-undang saja. Kesimpulannya bahwa

objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
c. Obyeknya dapat dinilai dengan uang.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas yaitu
perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan
harta kekayaan.
d. Obyeknya harus mungkin.
Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus
mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara
ketidakmungkinan obyektif dan ketidakmungkinan subyektif. Pada
ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan sedangkan
pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya
perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun. Contoh : prestasinya berupa menempuh
jarak Semarang - Jakarta dengan mobil dalam waktu 3 jam.
Pada ketidakmungkinan subyektif hanya debitur yang bersangkutan
saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya. Contoh : orang yang
tidak dapat bicara harus menyanyi.
Perbedaan antara ketidakmungkinan obyektif dengan
ketidakmungkinan subyektif yaitu terletak pada pemikiran bahwa
dalam hal ketidakmungkinan pada contoh pertama setiap orang
mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karena
kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut.
Sedangkan dalam contoh kedua, ketidakmungkinan itu hanya diketahui
oleh debitur yang bersangkutan saja.
Dalam perkembangan selanjutnya baik Pitlo maupun Asser
berpendapat bahwa adalah tidak relevan untuk mempersoalkan
ketidakmungkinan subyektif dan obyektif. Ketidakmungkinan untuk
melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut
kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya
mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditur

mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya, jika
kreditur tidak mengetahui debitur tetap berkewajiban untuk
melaksanakan prestasi.
D. Schuld dan Haftung
Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur pihak
yang aktif dan debitur pihak yang pasif.
A B
D e b it ur Kreditur
Schuld Haftung
Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu Schuld dan Haftung. Schuld
adalah utang debitur kepada kreditur. Setiap debitur mempunyai kewajiban
menyerahkan prestasi kepada kreditur. Karena itu debitur mempunyai
kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan Haftung adalah harta kekayaan
debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.
Debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh
kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utang tadi, apabila debitur
tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap kreditur
mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak
menagih piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata,
disamping hak menagih (vorderingerecht), apabila debitur tidak memenuhi
kewajiban membayar utangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih
kekayaan debitur sebesar piutangya pada debitur itu (verhaalarecht). Schuld
dan haftung saling bergantungan erat satu sama lain. Sebagai contoh : A
berhutang pada B dan karena A tidak mau membayar utangnya, maka
kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan bagi pelunasan
hutangnya.
Asas bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan bagi pelunasan
utang-utangnya tercantum dalam Pasal 1131 BW. Baik Undang-undang

maupun para pihak dapat menyimpang dari asas terebut, yaitu antara lain
dalam hal :
1. Schuld tanpa Haftung.
Hal ini dapat kita jumpai pada perikatan alam (natuurlijke verbintenis).
Dalam perikatan alam sekalipun debitur mempunyai utang (Schuld)
kepada kreditur, namun jika debitur tidak mau memenuhi kewajibannya
kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Sebagai contoh dapat
dikemukakan utang yang timbul dari perjudian. Sebaliknya jika debitur
memenuhi prestasinya, ia tidak dapat menunut kembali apa yang ia telah
bayarkan.
2. Schuld dengan Haftung Terbatas.
Dalam hal ini debitur tidak bertanggungjawab dengan seluruh harta
kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau atas barang
tertentu. Contoh : ahli waris yang menerima warisan dengan hak
pendaftaran berkewajiban untuk membayar schuld daripada pewaris
sampai sejumlah harta kekayaan pewaris yang diterima oleh ahli waris
tersebut.
3. Haftung dengan Schuld pada orang lain.
Jika pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai
jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun dalam hal ini pihak
ketiga tidak mempunyai utang kepada kreditur, akan tetapi ia
bertanggungjawab atas utang debitur dengan barang yang dipakai sebagai
jaminan.
E. Sumber-sumber Hukum Perikatan
Mengenai sumber-sumber perikatan dapat diperlihatkan bagan di
bawah ini :

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa sumber pokok dari perikatan
adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat
dibagi lagi menjadi undang-undang & perbuatan manusia dan undang-undang
saja. Sedangkan sumber dari undang-undang dan perbuatan manusia dibagi
lagi menjadi perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang menurut
hukum.
Pasal pertama dari Buku III undang-undang menyebutkan tentang
terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan
timbul dari persetujuan atau undang-undang. Pasal 1233 : ”Tiap-tiap
perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi
undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini
tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata : ”Perikatan yang dilahirkan dari
undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari
undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s
mensen toedoen). Perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah
perikatan yang letaknya di luar Buku III, yaitu yang ada dalam pasal 104 KUH
Perdata mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak dan yang
Perikatan (Psl 1233 BW)
Perjanjian (Psl.1313 BW)
UU Psl. 1352 BW
UU saja (Psl. 104, Psl. 625 BW)
UU dan Perbuatan Manusia (Psl.1353 BW)
Perbuatan yang menurut hukum (Psl. 1354 dan Psl. 1359 BW) `
Perbuatan yang melawan hukum (Psl. 1365 BW)

lain dalam pasal 625 KUH Perdata mengenai hukum tetangga yaitu hak dan
kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan.
Di luar dari sumber-sumber perikatan yang telah dijelaskan di atas
terdapat pula sumber-sumber lain yaitu : kesusilaan dan kepatutan (moral dan
fatsoen) menimbulkan perikatan wajar (obligatio naturalis), legaat (hibah
wasiat), penawaran, putusan hakim. Berdasarkan keadilan (billijkheid) maka
hal-hal tersebut termasuk sebagai sumber-sumber perikatan.
F. Tempat Pengaturan Hukum Perikatan
Ada perbedaan mengenai tempat hukum perikatan dalam Hukum
Perdata. Apabila dilihat lebih jauh dari segi sistematikanya, ternyata hukum
perdata di Indonesia mengenal dua sitematika yaitu menurut doktrin atau ilmu
pengetahuan hukum dan menurut KUH Perdata.
Pembagian menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, yaitu
a. Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi.
b. Hukum tentang keluarga/hukum keluarga
c. Hukum tentang harta kekayaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda.
· Hak Kekayaan Absolut
o Hak Kebendaan
o Hak Atas Benda-benda immateriil.
· Hak Kekayaan Relatif
d. Hukum waris.
Berdasarkan pembagian sistematika hukum perdata di Indonesia
menurut doktrin atau ilmu pengetahuan, diketahui bahwa tempat hukum
perikatan ada di bagian hukum tentang harta kekayaan/hukum harta
kekayaan/hukum harta benda. Mengenai hak-hak kekayaan yang absolut
sebagian diatur dalam Buku II KUH Perdata dan sisanya diatur diluar, didalam
undang-undang tersendiri, sedangkan hak-hak kekayaan yang relatif mendapat
pengaturannya dalam Buku III KUH Perdata.

Perlu diingat, bahwa pembagian menurut KUH Perdata atau BW tidak
sejalan dengan pembagian menurut doktrin atau ilmu pengetahuan. Pembagian
menurut KUH Perdata yaitu :
a. Buku I tentang orang.
b. Buku II tentang benda
c. Buku III tentang perikatan
d. Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa.
Berdasarkan pembagian sistemtika hukum perdata di Indonesia
menurut KUH Perdata telah jelas dimana letak hukum perikatan yaitu pada
Buku III yaitu tentang perikatan.
Hukum perikatan diatur dalam Buku III BW. Dalam Buku III BW
terdiri dari 18 bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian yaitu
ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuanketentuan
umum diatur dalam bab I, bab II, bab III, (hanya pasal 1352 dan
1353) dan bab IV. Sedangkan ketentuan-ketentuan khusus diatur dalam bab III
(kecuali pasal 1352 dan 1353) dan bab V s/d bab XVIII. Ketentuan-ketentuan
khusus ini memuat tentang perikatan atau perjanjian bernama.
Termasuk dalam ketentuan umum yaitu :
Bab I mengatur tentang perikatan pada umumnya.
Bab II mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.
Bab III mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undangundang.
Bab IV mengatur tentang hapusnya perikatan.
Bagian khusus adalah perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjianperjanjian
bernama yang telah diatur dalam KUH Perdata dan KUHD.
Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD dapat diketahui dalam pasal 1
KUHD. KUHD mengatur perjanjian-perjanjian khusus yang lebih modern
yang belum ada pada zaman romawi dulu, karena adanya pengaruhhubungan
perdagangan internasional yang lebih efektif.

Bagian umum tersebut di atas merupakan asas-asas dari hukum
perikatan, sedangkan bagian khusus mengatur lebih lanjut dari asas-asas ini
untuk peristiwa-peristiwa khusus.
Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem ”terbuka”,
artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah
ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undangundang.
Inilah yang disebut kebebasan berkontrak. Tetapi keterbukaan itu
dibatasi dengan pembatasan umum, yaitu yang diatur dalam pasal 1337 KUH
Perdata. Pembatasan tersebut yaitu sebabnya harus halal, tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum. Serta dibatasi dengan pasal 1254 KUH Perdata yaitu
syaratnya harus mungkin terlaksana dan harus susila.
G. Hapusnya Perikatan
Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan
baik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalam
pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ada
delapan cara hapusnya perikatan yaitu :
1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
3. Pembaharuan utang (inovatie)
4. Perjumpaan utang (kompensasi)
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.
Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III
KUH Perdata adalah :
9. Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I).
10. Kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).

Jadi dalam KUH Perdata ada sepuluh cara yang mengatur tentang
hapusnya perikatan.
1. Pembayaran
Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan
”pembayaran” ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara
sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi perkataan
pembayaran itu oleh undang-undang tidak melulu ditujukan pada
penyerahan uang saja tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian,
dinamakan pembayaran. Bahkan si pekerja yang melakukan pekerjaannya
untuk majikannya dikatakan ”membayar”.
Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai pembayaran
yaitu :
a) Siapa yang harus melakukan pembayaran.
Perikatan selain dapat dibayar oleh debitur, juga oleh setiap orang,
baik ia berkepentingan atau tidak. Menurut ketentuan KUH Perdata
pasal 1382 ayat 1 bahwa perikatan dapat dibayar oleh yang
berkepentingan seperti orang yang turut berutang atau seorang
penanggung utang dan menurut ayat duanya bahwa pihak ketiga yang
tidak berkepntingan dalam melakukan pembayaran dapat bertindak
atas nama si berutang atau atas nama sendiri. Dalam hal pembayaran
dilakukan atas nama si berutang berarti pembayaran dilakukan oleh si
berutang sendiri, sedangkan pembayaran yang dilakukan atas nama
sendiri berarti pihak ketigalah yang membayarnya.
Kesimpulannya adalah pihak yang berwajib membayar yaitu :
- Debitur
Pasal 1382 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang selain dari
debitur sendiri.
- Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawanberutang
(mede schuldenaar) dan seorang penanggung (borg).
- Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja
orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi

utangnya debitur atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya
sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.
b) Syarat untuk debitur yang membayar.
Pada suatu perjanjian penyerahan hak milik menurut pasal 1384 KUH
Perdata maka agar penyerahan itu sah diperlukan syarat-syarat sebagai
berikut :
- Orang yang membayarkan harus pemilik mutlak dari benda yang
diserahkan.
- Orang yang menyerahkan berkuasa memindahtangankan benda
tersebut.
Apabila yang menyerahkan bukan pemilik benda yang bersangkutan,
maka kedua belah pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut.
Pihak yang menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan
dan kreditur dapat menuntut penyerahan banda yang benar-benar milik
debitur. Namun demikian walaupun penyerahan benda dilakukan oleh
orang yang bukan pemilik, dan bendanya adalah berwujud uang atau
benda yang sifatnya dapat dihabiskan, maka terhadap apa yang telah
dibayarkan itu tidak dapat dituntun kembali oleh debitur, apabila
kreditur dengan itikad baik telah menghabiskan benda tersebut (Pasal
1384 KUH Perdata).
c) Kepada siapa pembayaran harus dilakukan
Pembayaran menurut ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata harus
dilakukan kepada :
- Kreditur.
pertama-tama adalah kreditur yang berhak untuk menerima
prestasi. Adakalanya prestasi khusus harus disampaikan atau
ditujukan kepada kreditur, seperti pengobatan atau jika hal tersebut
diperjanjikan. Pasal 1387 KUH Perdata menentukan bahwa
pembayaran kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya
adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur
telah memperoleh manfaat daripada pembayaran tersebut. Jika

kreditur tidak cakap (onbekwaam), maka pembayaran harus
dilakukan kepada wakilnya menurut undang-undang. Dalam hal ia
tidak mempunyai wakil, debitur dapat menunda pembayaran,
mengingat tdak adanya orang kepada siapa ia dapat melakukan
pembayaran secara sah. Jelas yang dimaksud oleh Pasal 1387 KUH
Perdata adalah pembayaran yang berupa melaksanakan suatu
perbuatan hukum, dimana kreditur harus memberikan bantuannya,
seperti penyerahan hak milik. Sebaliknya ketidakcakapan kreditur
tidak mempunyai pengaruh, jika debitur tanpa bantuan kreditur
dapat melaksanakan sendiri prestasinya.
Jika untuk perbuatan ukum diisyaratkan bantuan kreditur, maka
ketidakcakapan kreditur mengakibatkan pembayaran dapat
dibatalkan.
- Orang yang dikuasakan oleh kreditur.
Pembayaran debitur kepada kuasa kreditur adalah sah. Debitur
dapat memilih apakah ia akan membayar kepada kreditur atau
kepada kuasanya. Jika kreditur menghendaki agar debitur
membayar kepadanya, maka debitur harus memenuhinya, demikian
juga jika kreditur menghendaki agar pembayaran dilakukan kepada
kuasanya. Bagaimana halnya, jika debitur membayar kepada
seseorang yang dianggap selaku kuasa dari kreditur, tetapi ternyata
bukan?
Pembayaran yang demikian itu adalah sah, jika dari sikap kreditur
dapat dianggap bahwa orang tersebut mendapatkan kuasa dari
kreditur.
- Orang yang dikuasakan oleh hakim atau undang-undang untuk
menerima pembayaran tersebut.
Wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menerima
pembayaran bagi kreditur adalah misalnya, curator. Pembayaran
yang tidak ditujukan kepada kreditur atau kuasanya tidak sah, dan
karenanya debitur masih berkewajiban untuk membayar utangnya.

Dalam tiga hal pembayaran yang tidak ditujukan kepada kreditur
atau kuasanya tetap dianggap sah, yaitu : (1) kreditur
menyetujuinya, (2) kreditur endapatkan manfaat, (3) debitur
membayar dengan itikad baik (Pasal 1386 KUH Perdata).
Sekalipun ketentuan tersebut di atas bersifat umum, akan tetapi tidak
berlaku bagi semua pembayaran yang tidak dilakukan kepada atau
diterima oleh kreditur atau kuasanya. Contohnya, prestasi kepada
pihak ketiga atau prestasi yang berupa untuk tidak berbuat sesuatu atau
untuk melakukan suatu perbuatan hukum sepihak.
d) Obyek pembayaran
Apa yang harus dibayar adalah apa yang terutang. Kreditur boleh
menolak jika ia dibayar dengan prestasi yang lain dari pada yang
terutang, sekalipun nilainya sama atau melebihi nilai piutangnya.
Pembayaran sebagian demi sebagaian dapat ditolak oleh kreditur.
Undang-undang membedakan pembayaran atas :
- Utang barang species.
Debitur atas suatu barang pasti dan tertentu, dibebaskan jika ia
memberikan barangnya dalam keadaan dimana barang itu berada
pada waktu penyerahan, asal pengurangan barangnya antara saat
terjadinya perikatan dan penyerahan tidak disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian debitur, kesalahan atau kelalaian orang
yang menjadi tanggungannya, debitur tidak lalai menyerahkan
barangnya sebelum timbul kekurangan tersebut.
- Utang barang generik.
Debitur atas barang generik tidak harus menyerahkan barang yang
paling baik atau yang paling buruk.
- Utang uang
Uang di sini harus diartikan sebagai alat pembayaran yang sah.
e) Tempat pembayaran

Pada asasnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan.
Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan ”tempat pembayaran”
maka pembayaran terjadi :
- Di tempat di mana barang tertentu berada sewaktu perjanjian
dibuat apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu.
- Di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap
bertempat tinggal di kabupaten tertentu.
- Di tempat debitur apabila kreditur tidak mempunyai kediaman
yang tetap.
Bahwa tempat pembayaran yang dimaksud oleh pasal 1394 KUH
Perdata adalah bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu benda bukan
bagi perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
f) Waktu dilakukannya pembayaran
Undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dan
persetujuanlah yang menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan,
maka pembayaran harus dilakukan dengan segera setelah perikatan
terjadi.
g) Subrogasi
Penggantian kreditur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya
pembayaran disebut subrogasi. Atau dengan kata lain subrogasi adalah
penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Menurut Pasal
1400 KUH Perdata subrogasi terjadi karena adanya pembayaran oleh
pihak ketiga kepada kreditur. Ketentuan ini sebenarnya tidak sesuai
dengan terjadinya subrogasi tersebut dalam Pasal 1401 ayat 2 KUH
Perdata, di mana yang membayar adalah debitur sekalipun untuk itu ia
meminjamuang dari pihak ketiga. Pihak ketiga dapat saja merupakan
pihak dalam perikatan, misalnya sama-sama menjadi debitur dalam
perikatan tanggung renteng.
Dengan terjadinya subrogasi, maka piutang dengan hak-hak
accessoirnya beralih pada pihak ketiga yang menggantikan kedudukan
kreditur. menurut Pasal 1403 KUH Perdata subrogasi tidak dapat

mengurangi hak-hak kreditur jika pihak ketiga hanya membayar
sebagian dari piutangnya. Bahkan untuk sisa piutangnya itu kreditur
semula masih dapat melaksanakan hak-haknya dan mempunyai hak
untuk didahilukan daripada pihak ketiga tersebut. Contoh : A
mempunyai utang Rp. 12.000.000,- kepada B dengan jaminan fidusia.
Pihak ketiga C membayar sebagian utang A kepada B yaitu sebesar
Rp. 8.000.000,- Jika kemudian barang yang difidusiakan tersebut
dijual laku Rp. 9.000.000,- maka B akan mendapatkan pelunasan lebih
dahulu yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- baru
untuk C.
Subrogasi dapat terjadi karena persetujuan atau undang-undang (pasal
1400 KUH Perdata). Subrogasi karena persetujuan terjadi antara
kreditur dengan pihak ketiga atau debitur dengan pihak ketiga.
Subrogasi dapat terjadi karena persetujuan atau undang-undang kepada
kreditur, harus dilakukan dengan tegas dan bersamaan dengan
pembayaran. Undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu,
cukup dengan menyebutkan subrogasi dalam suatu kuitansi. Subrogasi
yang terjadi setelah pembayaran tidak menimbulkan akibat hukum,
karena dengan terjadinya pembayaran perikatan menjadi hapus dan
tidak mungkin lagi terjadi subrogasi.
SUBROGASI
Persetujuan UU
Kreditur dengan pihak ketiga
Debitur dengan pihak ketiga

Subrogasi dapat pula terjadi jika debitur meminjam uang dari pihak
ketiga untuk dibayarkan kepada kreditur, dengan janji bahwa pihak
pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur tersebut.
Untuk ini undang-undang menentukan syarat-syarat yaitu : (1) dibuat
dua akta otentik, yaitu persetujuan meminjam uang dan tanda
pelunasan utang, (2) mengenai isinya masing-masing akta tersebut
harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1401 ayat 2 KUH
Perdata.
Pasal 1402 KUH Perdata menyebutkan empat cara terjadinya
subrogasi berdasarkan undang-undang. Selain yang disebutkan dalam
pasal tersebut di atas subrogasi dapat juga terjadi seperti tersebut
dalam Pasal 1106, 1202 dan 1840 KUH Perdata.
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
a. Penawaran pembayaran.
Undang-undang memberikan kemungkinan kepada debitur yang tidak
dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan dari
kreditur, muntuk membayar utangnya dengan jalan penawaran
pembayaran yang diikuti dengan penitipan. Sebagai contoh : A harus
menyerahkan sejumlah barang yang dibeli oleh B, akan tetapi karena
harga barang tersebut turun, B tidak mau menerimanya dengan alasan
gudangnya penuh. Untuk membebaskan dirinya dari kewajiban
tersebut A dapat menawarkan pembayaran diikuti dengan penitipan.
Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya dimungkinkan
pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan
barang-barang bergerak. Ketentuan Pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata
hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan
tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk
memberikan barang-barang tetap.
Perkataan tersebut dalam Pasal 1404 KUH Perdata yang berbunyi
”Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan
penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan” menimbulkan kesan

seolah-olah penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah
adanya penolakan dari kreditur. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak
mensyaratkan bahwa untuk sahnya penawaran pembayaran harus
terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur tetapi hanya
mengemukakan bahwa dalam banyak hal penawaran pembayaran
terjadi setelah adanya penolakan. Jadi penawaran dapat saja dilakukan
sekalipun belum ada penolakan dari kreditur.
Pasal 1405 menentukan syarat-syarat untuk sahnya penawaran, yaitu :
1) Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya,
2) Dilakukan oleh orang yang berwenang untuk membayar,
3) Penawaran harus meliputi :
- seluruh uang pokok
- bunga
- biaya yang telah ditetapkan
- uang untuk biaya yang belum ditetapkan
ketentuan ini khusus untuk utang uang, sedangkan jika utang
barang yang tak tergolong dalam Pasal 1412, maka point 3 ini
dapat diterapkan secara analogis.
4) Ketetapan waktunya telah tiba, jika dibuat untuk kepentingan
kreditur,
5) Syarat dengan mana utang telah dibuat, telah dipenuhi. Yang
dimaksud disini adalah perikatan dengan syarat yang menunda,
6) Penawaran harus dilakukan ditempat, di mana menurut persetujuan
pembayaran harus dilakukan, jika tidak ada persetujuan khusus
maka penawaran harus ditujukan kepada kreditur pribadi atau
tempat tinggal sesungguhnya atau tempat tinggal yang telah dipilih
kreditur,
7) Penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita, keduaduanya
disertai dua orang saksi.
Dengan diterimanya penawaran pembayaran maka telah terjadi
pembayaran.

b. Penitipan
Apabila penawaran pembayaran tidak diterima, debitur dapat
menitipkan apa yang ia tawarkan.
Untuk sahnya penitipan, Pasal 1406 KUH Perdata menentukan
beberapa syarat, yaitu :
1) sebelum penitipan kreditur harus diberitahukan tentang hari, jam
dan tempat di mana barang yang ditawarkan akan disimpan.
2) debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan, dengan
menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di
kepaniteraan Pengadilan, yang akan mengadilinya jika terjadi
perselisihan disertai bunga sampai pada hari penitipan.
3) oleh notaris atau juru sita, kedua-duanya disertai dua orang saksi
dibuat sepucuk surat pemberitaan yang menerangkan wujudnya
mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa ia tidak
datang untuk menerimanya da akhirnya tentang penyimpanannya
itu sendiri.
Pasal 1412 KUH Perdata memberikan ketentuan khusus untuk hal jika
barang yang harus diserahkan di tempat di mana barang tersebut
berada. Dalam hal ini debitur tidak perlu menawarkan pembayaran, ia
dapat memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan.
Peringatan tersebut harus dilakukan dengan suatu akta dan
diberitahukan kepada kreditur pribadi atau alamat tinggalnya, maupun
alamat tempat tinggal yang dipilih untuk melaksanakan persetujuan.
Jika kreditur tetap tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat
minta izin hakim untuk menitipkan barang tersebut di tempat lain.
c. Akibat dari penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan.
Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan membebaskan
debitur dan berlaku sebagai pembayaran. Pembebasan tersebut
mengakibatkan :

- Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi,
atau pembatalan persetujuan timbal balik dari kreditur dengan
mengemukakan adanya penawaran dan penitipan.
- Debitur tidak lagi berutang bunga sejak hari penitipan.
- Sejak penitipan kreditur menanggung resiko atas barangnya.
- Pada persetujuan timbal balik, debitur dapat menuntut prestasi
kepada kreditur.
3. Pembaharuan utang (inovatie)
a. Pengertian novasi.
Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau
perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang
ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.
Ada tiga macam novasi yaitu :
1) Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan
perikatan lain. Novasi obyektif dapat terjadi dengan :
- Mengganti atau mengubah isi daripada perikatan. /enggantian
perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi
tertentu diganti oleh prestasi lain. Misalnya kewajiban untuk
membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban
untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu.
- Mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya ganti rugi atas
dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang
2) Novasi subyektif pasif, dimana debiturnya diganti oleh debitur lain.
Pada novasi subyektif pasif dapat terjadi dua cara penggantian
debitur, yaitu :
- Expromissie, dimana debitur semula digati oleh debitur baru,
tanpa bantuan debitur semula. Contoh : A (debitur) berutang
kepada B (kreditur). B (kreditur) membuat persetujuan dengan
C (debitur baru) bahwa C akan menggantikan kedudukan A
selaku debitur dan A akan dibebaskan oleh B dari utangnya.

- Delegatie, dimana terja.di persetujuan antara debitur , kreditur
semula dan debitur baru. Tanpa persetujuan dari kreditur,
debitur tidak dapat diganti dengan kreditur lainnya. Contoh : A
(debitur lama) berutang kepada B (kreditur) dan kemudian A
mengajukan C sebagai debitur baru kepada B. Anatar B dan C
diadakan persetujuan bahwa C akan melakukan apa yang harus
dipenuhi oleh A terhadap B dan A dibebaskan dari
kewajibannya oleh B.
3) Novasi subyektif aktif, dimana krediturnya diganti oleh kreditur
lain. Novasi subyektif aktif selalu merupakan persetujuan segi tiga,
karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.
Juga novasi dapat terjadi secara bersamaan penggantian baik
kreditur maupun debitur (double novasi). Contoh : A berutang Rp.
10.000.000,- kepada B dan B berutang kepada C dalam jumlah
yang sama. Dengan novasi dapat terjadi bahwa A menjadi berutang
kepada C sedangkan A terhadap B dan B terhadap C dibebaskan
dari kewajiban-kewajibannya.
NOVASI
NOVASI OBYEKTIF
NOVASI SUBYEKTIF
NOVASI SUBYEKTIF PASIF
NOVASI SUBYEKTIF AKTIF
EXPROMISSIE
DELEGATIE

b. Syarat-syarat novasi.
Pasal 1414 KUH Perdata menentukan bahwa novasi hanya dapat
terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan.
Penerapan secara hurufiah daripada ketentuan tersebut mengakibatkan
bahwa inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap
untuk membuat perikatan adalah batal. Akan tetapi sebenarnya pasal
tersebut hanya menunjuk kepada syarat umum tentang kecakapan
untuk membuat perikatan.
Jadi jika orang yang melakukan novasi tidak cakap untuk membuat
perikatan maka novasi tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya pasal
1415 KUH Perdata menentukan bahwa kehendak untuk mengadakan
novasi harus tegas ternyata dari perbuatan hukumnya.
c. Akibat-akibat novasi
Menurut pasal 1418 bahwa setelah terjadi delegasi, kreditur tidak dapat
menuntut debitur semula, jika debitur baru jatuh pailit. Berlainan
halnya jika hak penuntutan itu dipertahankan dalam persetujuan atau
jika pada waktu terjadi delegasi, debitur baru ternyata sudah pailit atau
dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya.
Jika telah terjadi novasi subyektif aktif, debitur tidak dapat
mengajukan tangkisan-tangkisan terhadap kreditur baru yang ia dapat
ajukan terhadap kreditur semula, sekalipun ia tidak mengetahui pada
waktu terjadinya novasi akan adanya tangkisan-tangkisan tersebut
(pasal 1419 KUH Perdata).
4. Perjumpaan utang (kompensasi)
Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan
oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu
dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling
berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang
tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara
kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan
perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata). Misalnya A berhutang sebesar

Rp. 1.000.000,- dari B dan sebaliknya B berhutang Rp. 600.000,- kepada
A. Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp. 600.000,- Sehingga
A masih mempunyai utang Rp. 400.000,- kepada B.
Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menentukan oleh Pasal 1427
KUH Perdata, yaitu utang tersebut :
- Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau.
- Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud
dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- Kedua-keduanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
5. Percampuran utang.
Yang dimaksud percampuran utang adalah percampuran kedudukan
(kualitas) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas
sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini
demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua belah
pihak tersebut (Psal 1436 KUH Perdata).
Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur
bersatu dalam diri satu orang. Misalnya kreditur meninggal dan debiturnya
merupakan satu-satunya ahli waris. Akibat dari percampuran utang adalah
bahwa perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan
pula borgtocht. Hapusnya borgtocht dengan pencampuran utang tidak
menghapuskan utang pokok.
6. Pembebasan utang.
Undang-undang tidak memberikan definisi tentang pembebasan utang.
Secara sederhana pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana
dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari
debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja
diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak,
bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada
debitur. Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma-
Cuma.

Menurut pasal 1439 KUH Perdata maka pembebasan utang itu tidak boleh
dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Misalnya pengembalian surat
piutang asli secara sukarela oleh kreditur merupakan bukti tentang
pembebasan utangnya.
Dengan pembebasan utang maka perikatan menjadi hapus. Jika
pembebasan utang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap untuk
membuat perikatan, atau karena ada paksaan, kekeliruan atau penipuan,
maka dapat dituntut pembatalan.
Pasal 1442 menentukan : (1) pembebasan utang yang diberikan kepada
debitur utama, membebaskan para penanggung utang, (2) pembebasan
utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak membebaskan
debitur utama, (3) pembebasan yang diberikan kepada salah seorang
penanggung utang, tidak membebaskan penanggung lainnya.
7. Musnahnya barang yang terutang
Apabila benda yang menjadi obyek dari suatu perikatan musnah tidak
dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu
”keadaan memaksa” atau force majeur, sehingga undang-undang perlu
mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut.
Menurut Pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk perikatan sepihak dalam
keadaan yang demikian itu hapuslah perikatannya asal barang itu musnah
atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
Ketentuan ini berpokok pangkal pada Pasal 1237 KUH Perdata
menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu
kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah
atas tenggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka
semenjak kelalaian-kebendaan adalah tanggungan debitur.
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.
Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi
hukum dan dapat dibatalkan.
Disebut batal demi hukum karena kebatalannya terjadi berdasarkan
undang-undang. Misalnya persetujuan dengan causa tidak halal atau

persetujuan jual beli atau hibah antara suami istri adalh batal demi hukum.
Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan
oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Contoh : A menghadiahkan
rumah kepada B dengan akta dibawah tangan, maka B tidak menjadi
pemilik, karena perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.
Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang
membatalkan perbuatan tersebut. Sebelu ada putusan, perbuatan hukum
yang bersangkutan tetap berlaku. Contoh : A seorang tidak cakap untuk
membuat perikatan telah menjual dan menyerahkan rumahnya kepada B
dan kerenanya B menjadi pemilik. Akan tetapi kedudukan B belumlah
pasti karena wali dari A atau A sendiri setelah cukup umur dapat
mengajukan kepada hakim agar jual beli dan penyerahannya dibatalkan.
Undang-undang menentukan bahwa perbuata hukum adalah batal demi
hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk
perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi pada umumnya
adalah untuk melindungi ketertiban masyarakat. Sedangkan perbuatan
hukum dapat dibatalkan, jika undang-undang ingin melindungi seseorang
terhadap dirinya sendiri.
9. Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I).
Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentun isi perjanjian yang
disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi
mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus.
Syarat ini disebut ”syarat batal”. Syarat batal pada asasnya selalu berlaku
surut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan
dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.
Lain halnya dengan syarat batal yang dimaksudkan sebagai ketentuan isi
perikatan, di sini justru dipenuhinya syarat batal itu, perjanjian menjadi
batal dalam arti berakhir atau berhenti atau hapus. Tetapi akibatnya tidak
sama dengan syarat batal yang bersifat obyektif. Dipenuhinya syarat batal,
perikatan menjadi batal, dan pemulihan tidak berlaku surut, melainkan
hanya terbatas pada sejak dipenuhinya syarat itu. Contoh : A menyewakan

rumahnya kepada B dengan syarat hanya utuk digunakan sebagai tempat
tinggal tidak digunakan untuk tempat usaha, dengan ancaman batal.
Selang beberapa waktu setelah rumah tersebut disewa B, ternyata rumah
tersebut digunakan sebagai tempat usaha sekalugus tempat tinggal. Dalam
hal ii perikatan batal sejak digunakan rumah tersebut sebagai tempat
usaha.
Dalam situasi demikian perikatan tidaklah dipulihkan dalam keadaan
semula seperti sebelum sewa menyewa (yaitu uang sewa dikembalikan
dan rumah diterima kembali). Perjanjian sewa batal, sewa tidak perlu
dikembalikan, sebab rumah tersebut pada dasarnya sudah memberikan
manfaat bagi B yaitu manfaat tempat berteduh.
10. Kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).
Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu
alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian menurut ketentuan ini,
lampau waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam undang-undang,
maka perikatan hapus.
Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketehui ada dua macam
lampau waktu, yaitu :
(1). Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu barang, disebut
”acquisitive prescription”;
(2). Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan
dari tuntutan, disebut ”extinctive prescription”;
Istulah ”lampau waktu” adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam
bahasa belanda ”verjaring”. Ada juga terjemaha lain yaitu ”daluwarsa”.
Kedua istilah terjemahan tersebut dapat dipakai, hanya saja istilah
daluwarsa lebih singkat dan praktis.

H. Penutup.
Setelah menguasai bahasan dalam bab satu maka diharapkan
mahasiswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :
1. Jelaskan menurut anda istilah apa yang paling tepat untuk mendefinisikan
perikatan.
2. Jelaskan pengertian perikatan.
3. Jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan.
4. Jelaskan apa yang dimaksud schuld dan haftung.
5. Jelaskan dimana tempat pengaturan hukum perikatan.
6. Jelaskan bagimana perikatan dapat hapus.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: