» » Perdebatan Tentang Keharaman Bunga Bank

Oleh: Nasrulloh

Riba (usury atau interest, bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (ziyadah, Arab/addition, Inggis) yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi mendefinisikan riba sebagai: “Kelebihan/ tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).” Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Ada yang membedakan antara riba dan rente/bunga seperti Mohammad Hatta, bahwa Riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente/riba untuk pinjaman yang bersifat produktif. Demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. 

Menurut Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam al-Qur’an, pengertian al-bathil dalam ayat di atas adalah sebagai berikut: “riba secara bahasa berarti tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam Al-Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari’ah”. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil dan kerugian dari sebuah usaha bisnis atau proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena digunakan oleh penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian pula dalam transaksi bagi hasil dalam sebuah usaha, semua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal juga ikut serta menanggung resiko kerugian yang dapat terjadi setiap saat. Demikian itu didasarkan pada kenyataan yang rasional bahwa modal/uang tidak mungkin dapat berkembang dengan sendirinya karena faktor waktu semata tanpa dibarengi kerja dan usaha untuk mengembangkan modal tersebut . Hanya saja, memastikan seberapa besar perkembangan modal usaha (keuntungan) tersebut dan atau resiko kerugiannya adalah bertentangan dengan ‘aqidah tauhid, karena menyangkut masa depan yang bisa memastikan nasib baik buruk hanya Allah saja.
 
Pengertian yang sama menyangkut makna riba juga telah disampaikan oleh berbagai ulama dari berbagai madzhab fiqih Islam. Badr al-Diin al-Ayni, pengarang kitab ‘Umdat al- Qaari Syarh al-Shahiih al-Bukhaariy, menyatakan: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari’ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang riil”. Al- Imam Sarakhasi dari madzhab hanafiah berpendapat: “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwadh (padanan) yang dibebankan syari’ah atas penambahan tersebut”.
 
Menurut pakar perundangan Islam, riba artinya suatu kontrak atas harta tertentu yang tidak diketahui persamaan dan ukurannya ketika akad dilaksanakan, atau melambatkan penyerahan barang yang dipertukarkan atau melambatkan salah satunya. Riba diharamkan oleh agama Islam berdasarkan ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits, dan ijma’. Ketentuan umum dalam Islam menjelaskan bahwa ketiga dasar hukum di atas adalah sangat tegas, apalagi dasar yang disebutkan al-Qur’an bersifat qat’i.  Zuhdi mengutip pendapat Ali Ahmad al-Jurjawi mengenai dampak akibat praktek riba itu, antara lain ialah:
  1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
  2. Uang modal besar yang dikuasai oleh the haves tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produkif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
  3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.
  4. Istilah riba disebutkan dalam 4 (empat) surat dalam Al-Qur’an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Ali ‘Imran ayat 130, Surat An-Nisa’ ayat 161, dan Surat Ar-Rum ayat 39. M. Syafi’i Antonio mengutip pendapat Dawam Raharjo dan Ibrahim Hosen bahwa sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah jelas dan shahih, masih saja beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang, diantaranya karena alasan berikut:
  • Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
  • Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan.
  • Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits riba.
Berkenaan dengan bunga bank ini para ulama dan cendikiawan muslim berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan:
  1. Pendapat Abu Zahrah, Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A’la al-Maududi (pakistan), Muhammad Abdullah al-A’rabi, Penasihat Hukum pada Islamic Congress Cairo dan lain-lain yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasi’ah, yang dilarang oleh Islam. Karena itu tidak boleh bermua’malah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dan mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak pakai sistem bunga sama sekali. 
  2. Pendapat A. Hassan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis) yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ali ‘Imran ayat 130.
  3. Pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur Tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat, artinya belum jelas halal/haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk Hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu. Karena itu jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajjat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermu’amalah dengan bank dengan sistem bunganya itu sekadarnya saja.
  4. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung Tahun 1982 memutuskan bahwa: pendapat pertama, sebagai berikut: 1) bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram; 2) bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi; dan 3) bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hajah rajihah). Pendapat kedua, 1) bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal; 2) bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal; 3) bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh; dan 4) bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
  5. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Tahun 1970 menyepakati bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam, oleh karena itu perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  6. Akademi Fiqh Liga Muslim Dunia (Majma’ al-fiqh rabithah al-‘alam al-Islamiy) dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan.
  7. Rapat Kerja Nasional (Rakernas MUI) 2003 yang berakhir di Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003 yang memutuskan bahwa bunga bank (interest) hukumnya haram. Menurut MUI, semua transaksi yang berjalan atas dasar sistem bunga, sudah memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan.
  8. Syafi’i Ma’arif menilai bahwa fatwa tersebut tergesa-gesa dan khawatir justru akan menjadi bumerang bagi MUI. Fatwa ini juga dinilai potensial untuk tidak berlaku di lapangan, selain karena kurang sensitif dengan kondisi sosial-politik-ekonomi yang ada, juga disebabkan kurang mempertimbangkan skala prioritas dalam penuntasan persoalan bangsa. Syafi’i misalnya membandingkan fatwa ini dengan gerakan anti-korupsi yan menjadi agenda utama NU dan Muhammadiyah. Sudah menjadi pengetahuan umum, pemberantasan korupsi merupakan agenda terpenting bangsa karena sudah menjadi virus yang menggerogoti daya tahan kita sebagai bangsa. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Ma’ruf Amin sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasinal (DSN) mengklaim bahwa fatwa tersebut wajib diikuti dan bersifat mengikat masyarakat Indonesia sejak diputuskan.
Volker Ninhaus, seorang pakar ekonomi Bochum, Jerman, menyebut ada empat pendekatan yang digunakan pakar Muslim tentang ekonomi Islam, yaitu (1) pendekatan pragmatis dengan melakukan berbagai kegiatan konkrit dan langsung untuk menumbuhkan perekonomian Muslim di seluruh dunia, (2) pendekatan resitatif dengan merumuskan berbagai kode etik ekonomi yang dapat ditarik dari Al-Qur’an dan Hadis, (3) pendekatan utopia yang menghasilkan rumusan-rumusan tentang rasionalitas ekonomi menurut ajaran Islam, dan (4) pendekatan adaptatif yang mencoba mencari kaitan antara ajaran-ajaran Islam di bidang etika ekonomi dan doktrin-doktrin ekonomi dari ideologi Barat yang sudah dikenal. Pendekatan-pendekatan ini merupakan jembatan antara sistem ekonomi pada tataran normatif dan praktis dalam perspektif Islam. Di atas kode etik inilah dibangun suatu sistem perekonomian yang adaptif terhadap lingkungan. Dalam tataran aplikasi, sistem yang dibangun ini biasanya mengalami perbedaan antara satu tempat dengan tempat sistem itu dijalankan.

Dalam ajaran Islam terdapat petunjuk-petunjuk yang sifatnya langsung. Sungguhpun demikian tidak bisa diabaikan kemungkinan pengaruh tidak langsung dari ajaran-ajaran Islam yang sifatnya umum terhadap kegiatan ekonomi. Petunjuk-petunjuk yang sifatnya langsung ini telah menimbulkan perumusan-perumusan hukum atau syariah yang dijadikan referensi bagi sistem ekonomi. Dengan kerangka semacam ini, sistem ekonomi Islam dipandang sebagai pelaksanaan syariah Islam dalam bidang ekonomi. Jadi, apa yang disebut sebagai ekonomi Islam lebih pada persoalan yang bersifat “mengatur” prilaku ekonomi secara konkrit. Sejauh ini belum ada kesatuan sikap dan pandangan kaum Muslimin terhadap dunia perbankan konvensional yang menyangkut bunga bank. Satu pihak menginterpretasikan bunga bank sebagai riba tanpa memandang apakah itu pinjaman konsumtif atau produktif. Sementara pihak lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba karena adanya unsur-unsur produktif yang menyertainya. Bunga bank termasuk riba, jika digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Atau seperti pandangan Syarifuddin Prawiranegara, Gubernur pertama, bahwa bunga bank termasuk riba jika proses transaksi bersifat memeras. Kredit konon berasal dari kata qardh, yang berarti meminjamkan uang atau barang atas dasar kepercayaan. Dalam Fikih, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya, termasuk janji si peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjamnya. Bahkan, sebuah Hadis menyebutkan, “Dan bila orang yang berutang memberimu hadiah atau menawarimu untuk menaiki kendaraannya, maka jangan pernah engkau naiki kendaraannya, kecuali hal itu memang biasa dilakukan sebelum pinjam-meminjam.”
 
Jelasnya, dalam skim/qardh, baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apa pun. Sebab, jika syarat atau janji bisa diberikan oleh yang meminjam, sangat besar kemungkinannya bagi yang memberi pinjaman itu akan memeras si peminjam dalam berbagai bentuknya. Namun demikian, praktik perbankan konvensional tetap menjadi persoalan kontroversial di kalangan umat Islam. Batas-batas pemerasan dalam praktik konvensional, jika memang ada, bagaimana pun merupakan sesuatu yang kompleks. Belum adanya kesatuan pandangan dari umat Islam tentang praktik perbankan konvensional dengan sistem pembungaanya ini mendorong terciptanya system perbankan alternatif, yaitu sistem non-bunga dan dengan prinsip bagi keuntungan dan kerugian.
 
Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang (riba duyun) dan riba jual-beli (riba buyu’). Riba utang piutang terbagi menjadi riba qaradh dan riba jahiliyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah. Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Adapun riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba duyun misalnya terjadi ketika kreditur setuju untuk memberikan kelonggaran debitur menunda pembayaran dari hutang sebelumnya dan sebagai gantinya adalah penambahan sejumlah nilai saat debitur mengembalikan hutangnya. Riba fadhl yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini mengandung unsure gharar, yaitu ketidak jelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan seperti ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau berbagai pihak yang lain. Untuk memperjelas riba fadhl ini dapat dikemukakan contoh sebagai berikut:
 
Riba nasi’ah yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria. Untung muncul bersama resiko kerugian (al-ghunmu bi al-ghunmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi al-dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Nasi’ah berarti penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, alghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmi (resiko), hasil usaha (al-kharaj) timbul tanpa adanya biaya (al-dhaman). Jadi, al-ghunmu dan al-kharaj diperoleh karena hanya berjalannya waktu. Di dalam Hadits dikemukakan riba yang dipratikkan dalam berbagai transaksi penjualan, baik dalam bentuk pertukaran, maupun kredit (pembiayaan berangsur). Untuk riba yang terjadi di dalam pertukaran antara dua komoditi yang berbeda dengan tingkat kualitas yang jauh berbeda disebut riba fadhl. Jika pertukaran tersebut terjadi dengan kualitas yang sama, maka bukan riba fadhl dan itu dibenarkan. Contoh riba fadhl adalah 1 Kg komoditi kurma berkualitas tinggi ditukarkan dengan 2 Kg gandum berkualitas yang berbeda; lebih tinggi atau lebih rendah dari kualitas 1 Kg kurma tersebut. Dalam kaitan ini umumnya pihak bank konvensional mengklaim bunga sebagai pengganti dari biaya enam komponen yang ditimbulkan akibat dari transaksi peminjaman, yaitu: bunga yang dibayarkan kepada pemilik dana (dalam hal ini pihak ketiga yang memberikan dana investasi kepada bank), biaya jasa, biaya penyusutan, premi resiko, konpensasi dari inflasi, renumerasi terhadap bank dalam penyediaan jasa. Dari pengertian tersebut pihak bank hanya sebagai perantara antara si peminjam dan pemilik dana. Menurut Abu Ahmad Akif, riba adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti peningkatan, baik positif maupun negatif. Di dalam Al-Qur’an istilah ini digunakan juga dalam arti peningkatan yang positif (yurbi al-shadaqat; dalam Q.S.Al-Baqarah (2):276)16. Pernyataannya yang lebih tegas adalah:
  1. Bunga adalah riba yang jelas dilarang oleh agama Islam, tidak peduli dalam bentuk nama apapun atau pendiskripsian apapun. “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.
  2. Keuntungan dari pinjaman apapun adalah haram, meskipun pinjaman itu digunakan untuk konsumsi ataupun produksi.
  3. Riba adalah dilarang tanpa melihat kualifikasi atau tingkatannya, dan semua tingkatan riba termasuk dalam segala jenis bunga.
  4. Bunga dalam tingkatan apapun yang melampaui 0% adalah riba dan itu dilarang oleh syari’at Islam. Pelarangan riba yang muncul di dalam hukum Islam klasik, bukanlah semata-mata sebagai upaya untuk mencegah kaum kaya mengeksploitasi kaum miskin.
Berkaitan dengan hal tersebut, isu mengenai riba ini menjadi kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa perbankan konvensional yang mengembangkan bunga sebagai bagian keuntungan dari pertumbuhan investasi bukanlah merupakan riba yang dilarang. Argumen ini tidak hanya berkembang dari minimnya pemahaman mengenai riba yang dilarang berdasrkan alasan eksploitasi, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa banyak praktik riba terjadi di negara-negara Islam di jazirah Arab yang terjadi dalam perdagangan komersial maupun pembiayaan.

Namun demikian masih banyak perbedaan pendapat mengenai bunga dan riba. Tidak dapat disangkal lagi bahwa bunga atas pinjaman adalah riba al-nasi’ah yang dilarang. Istilah bunga bagaimanapun telah digunakan dalam istilah ekonomi dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para ekonom muslim mengakui bahwa istilah bunga adalah istilah yang telah dikenal secara umum, sehingga mendorong mereka untuk mengklaim bahwa Islam tidak menerima nilai waktu dari uang (time value of money). Banyak sumber tulisan dari ekonom muslim yang menggarisbawahi pertanyaan apakah Islam mengakui atau tidak mengenai nilai waktu uang tersebut, dan banyak yang mengkategorikannya tidak menerima. Pernyataan kontroversial tersebut oleh beberapa ilmuan muslim kemudian dijawab bahwa Islam tidak mengakui nilai waktu uang tetapi Islam mengakui bahwa waktu memiliki kontribusi pada nilai harga” (li al-zaman hadldlun fi al-tsaman). Sesungguhnya para ahli hukum Islam telah berupaya meletakkan basis kelembagaan keuangan Islam yang telah beroperasi dalam tahun-tahun terakhir yang didasarkan pada prinsip mudharabah dan ijarah. Penambahan nilai yang diperoleh dari sitem bunga dalam bank konvensional ditetapkan sebagai nilai konpensasi kepada jasa terhadap pedagang, atau jasa perantara keuangan. Meskipun pada kenyataannya perusahaan keuangan yang sama mungkin menjual item barang untuk satu harga tertentu bagi pembayaran kontan dan harga yang lebih tinggi bagi pembayaran cicilan. Hal ini tidak Islami, namun praktik keuangan seperti tetap dipraktikkan sampai saat ini. Di samping itu, harus diakui bahwa persoalan pertambahan nilai tersebut dapat dikatakan bunga atau bukan, masih bias (syubhat), baik dari sisi kajian akademis maupun sosiokultural yang sampai saat ini belum sepenuhnya kondusif terhadap kelembagaan keuangan Islam.
 
Dalam upaya menegakkan iklim yang kondusif, maka gerakan pendidikan dan penyadaran tentang bunga adalah riba yang dilarang syari’ah merupakan keniscayaan. Hal ini merujuk kepada referensi Islam yang ditunjukkan oleh salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudriy tentang larangan riba fadhl. Bunga didefinisikan sebagai pertukaran terhadap dua komoditi dalam jumlah maupun kualitas yang setara. Dalam hal ini maka larangan terhadap riba bukan hanya berkaitan dengan hutang, penundaan pembayaran atau yang berkaitan dengan nilai waktu lainnya.
 
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa masalah keadilan berada di belakang mengapa riba dilarang oleh Islam. Keadilan tersebut dapat dicapai dengan mengkonpensasikan bagian yang sama dan setara dari nilai barang yang dapat diperkirakan nilai pasarannya pada saat itu. konpensasi yang setara ini ekwivalen paradeks effisiensi pareto dari sisi ekonomi. Selanjutnya adalah perlu adanya mekanisme kesepakatan awal (pre-commitment) di mana aturan yang telah disepakati adalah item yang sama untuk dipertukarkan dan harus setara dalam hal jumlah dan kualitas. Jika hal ini tidak dilakukan maka larangan terhadap riba fadhl akan memaksa pedagang untuk membuat mark up pasar terhadap rasio barang yang mereka perdagangkan. Kebutuhan untuk mekanisme kesepakatan awal ini adalah untuk menghindari terjadinya ineffisiensi perdagangan karena kurangnya informasi mengenai nilai harga yang adil dalam pertukaran antara dua komoditi.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: