» » PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN

A. PendahuluanPerikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta
kekayaan antara satu orang/lebih dengan satu orang lain/lebih, dimana pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontra prestasi dari pihak lain.
Perikatan seperti dimaksud di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa demikian paling tepat dinamakan perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat sekali.
Perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. sumber lain tersebut yaitu undang-undang.
Perikatan dan perjanjian memiliki persamaan dan perbedaan.
Perbedaannya yaitu :
No. Perikatan Perjanjian
1 Hukum Perikatan hanya ada dalam
Ilmu Pengetahuan khususnya
dalam hukum hukum perjanjian.
Batasannya ada dalam pasal
1313 KUH Perdata.
2 Karena merupakan suatu
hubungan hukum maka sifatnya
abstrak.
Karena merupakan
perbuatan hukum maka
sifatnya konkret.
Sebagaimana tertera di atas, suatu perikatan adalah suatu pengertian
abstrak (dalam arti tidak dapat dilihat dengan mata), maka suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa atau kejadian yang konkret. Misalnya : Perjanjian jual
beli, merupakan konkretisasi dari perikatan yang berwujud dari perjanjian.
Sedangkan persamaa antara perikatan dengan perjanjian adalah :
Keberadaan antara pihak-pihak, baik perikatan maupun perjanjian minimal
2 pihak.
Baik perikatan maupun perjanjian berada dalam lingkup harta kekayaan.

B. Pengertian Perjanjian
Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian.
Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih engikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Mengenai definisi tersebut di atas banyak mengandung kelemahankelemahan.
Adapunkelemahan-kelemahan tersebut adalah :
- Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
Di sini dapat diketahui dari rumusan ”satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, kata ”mengikatkan”
merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak
dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu
mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak adanya
konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat
perjanjian.
- Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut
merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus.
Perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud
perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.
- Pengertian perjanjian terlalu luas.
Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian
perjnajian yang mencakup melangusngkan perkawinan, janji kawin.
Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga,
yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan
perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur
dan kreditur. Hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam
lapangan harta kekayaan saja.
- Tanpa menyebut tujuan.
Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan
perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas
maksudnya untuk apa.
Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka rumusannya menjadi,
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.
Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam
dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian
yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut memiliki
kekuatan yang sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak.
Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai
sebagai alat bukti bila sampai terjadi perselisihan. Bila bentuk perjanjian
dengan lisan dan terjadi perselisihan maka akan sulit pembuktiannya.
Disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak
diharapkan.

C. Syarat Sahnya Perjanjian
Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dalam arti
bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian tidak terikat pada ketentuanketentuan
yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki
itu haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian
diperlukan empat syarat yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau causa yang halal.
Syarat pertama dan syarat kedua menyangkut subjeknya, sedangkan
syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Syarat pertama dan syarat
kedua termasuk dalam syarat subjektif yaitu : Kesepakatan dan Kecakapan.
Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif yaitu perjanjian tersebut
dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat adalah syarat
objektif. Yang termasuk kedalam syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan
Suatu sebab yang halal. Tidak dipenuhinya syarat objektif dalam suatu
perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Untuk adanya perjanjian dalam arti sah berlakunya, unsur kesepakatan
atau kehendak para pihak empunyai arti penting. Akan tetapi untuk dapat
menentukan saat kapan terjadinya persesuaian kehendak para pihak
tidaklah mudah, karena mungkin para pihak tempatnya saling berjauhan
antara satu kota dengan kota lain, bahkan mungkin antar negara. Misalnya: Pada tanggal 15 Juli 2008 A di Semarang mengirim surat penawaran
barang kepada B di Jakarta, dan surat tersebut diterima oleh B pada
tanggal 17 Juli 2008. Setelah satu hari berfikir B berkeputusan untuk
menerima tawara tersebut dan pada tanggal itu juga 18 Juli 2008 B
mengirim surat balasannya yang diterima oleh A pada tanggal 20 Juli
2008. Dalam kasus tersebut kita tidak muda untuk menentukan saat kapan
persesuaian kehendak antara A dan B itu terjadi. Oleh karena itu untuk
menentukan saat terjadinya perjanjian dalam arti adanya persesuaian
kehendak ada beberapa teori :
a). Teori Penerimaan (ontvangstheorie)
Hoge Raad berpendapat persetujuan terjadi bila pihak yang
menawarkan telah menerima jawaban dari pihak yang ditawari.
Misalnya : berita penerimaan dikirim oleh pihak yang ditawari hari ini
di Jakarta maka sudah sewajarnya bila berita tersebut diterima oleh
yang menawarkan besok pagi, atau dalam contoh kasus, persesuaian
kehendak terjadi pada tanggal 20 Juli 2008, yaitu pada saat A
menerima surat balasan dari B
b). Teori Pernyataan (unitingstheorie).
Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat pihak yang menerima
tawaran mengeluarkan pernyataan tetang penerimaan tawaran.
Misalnya : pernyataan penerimaan tawaran tersebut dinyatakan dalam
bentuk mempersiapkan surat jawaban atau dalam contoh kasus,
persesuaian kehendak terjadi pada tanggal 18 Juli 2008, yaitu pada saat
B mempersiapkan surat balasan.
c). Teori Pengiriman (verzendtheorie).
Menurut teori pengiriman persetujuan terjadi pada saat pihak yang
menerima tawaran sudah mengirimkan berita penerimaan tawaran
tersebut. Misalnya pihak yang enerima tawaran telah memasukan surat
jawaban penerimaan pada kotak surat di kantor pos atau dalam contoh
kasus, terjadinya persesuaian kehendak pada tanggal 18 Juli 2008,
yaitu pada saat B memasukan surat balasan.
d). Teori Pengetahuan (vernemingstheorie).
Persetujuan dapat terjadi menurut para sarjana dalam teori ini, bila
pihak yang menawarkan mengetahui tawarannya diterima. Misalnya
pihak yang mengirim tawaran mengetahui tawarannya diterima dari
orang lain yang kebetulan bertemu di jalan. Misalnya dalam contoh
kasus, pada waktu B akan memasukkan surat balasan tanggal 18 Juli
2008 di jalan ketemu C yang akan pulang ke Semarang dan B
memberitahukannya, bahwa ia mendapat tawaran barang dari A dan
dia menerimanya. Pada tanggal 19 Juli 2008 C di Semarang ketemu A
dan memberitahukan bahwa tawarannya diterima B. Maka persesuaian
kehendak antara A dan B terjadi pada tanggal 19 Juli 2008 tersebut.
e). Teori Pengetahuan Yang Obyektif (geobjectiverde vernemingstheorie).
Menurut teori ini bahwa pihak mengirim penawaran secara akal sehat
dapat menganggap bahwa yang ditawari itu telah mengetahui atau
membaca surat dari pihak yang menawarkan. Misalnya : A
menawarkan pada B di Medan. Tawaran A tanggal 10 April 2008
dikirim lewat titipan kilat Super Cepat. Terjadi perjanjian secara
objektif sejak B membaca surat dari A dan B menyetujuinya.
Teori ini sebenarnya merupakan teori yang paling modern dan
berkembang karena teori ini dapat dipakai oleh semua pihak. Misal
dalam contoh kasus, terjadi perjanjian secara obyektif yaitu sejak B
membaca surat tawaran A dan menyetujuinya, pada tanggal 18 Juli
2008.
f). Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie).
Dengan tawaran itu apakah betul-betul dapat menimbulkan
kepercayaan pada penerima. Misalnya bila salah satu pihak percaya
bahwa betul-betul surat yang dikirim itu telh diterima. Dalam contoh
kasus, terjadinya persesuaian kehendak antara A dan B adalah pada
saat B menerima surat tawaran A dan B percaya pada isi surat tersebut,
yaitu pada tanggal 17 Juli 2008.
g). Teori Kehendak (wilstheorie)
Teori ini merupakan teori yang dianggap paling terdahulu yang
menekankan pada faktor kehendak, bahwa kesepakatan terjadi pada
saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan. Misalnya bila
pihak penerima tawaran menuliskan surat jawaban.
2. Cakap untuk membuat perikatan
Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak
dinyatakan tidak cakap. Dari pasal tersebut setidak-tidaknya dapat
dirumuskan bahwa mereka yang dinyatakan cakap : (1) mereka yang telah
dewasa, (2) sehat akal pikirannya, (3) tidak dilarang atau dibatasi oleh
undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum baik pribadi maupun
badan hukum, (4) meskipun belum memenuhi persyaratan umur
kedewasaan tetapi sudah kawin.
Kriteria mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal
1330 KUH Perdata : (1) orang yang belum dewasa, (2) mereka yang
ditaruh dibawah pengampuan, (3) orang-orang perempuan, dalam hal yang
ditetapkan oleh unang-undang telah dilarang membuat perjanjian atau
persetujuan tertentu.
Untuk lebih jelasnya kriteria bagi mereka yang belum dewasa, kembali
kita lihat ketentuan tentang kebelumdewasaan dalam Pasal 330 KUH
Perdata : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap
21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu
dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka tidak kembali lagi
dalam kedudukan belum dewasa.
Menurut Pasal 433 KUH perdata mereka yang diletakkan dibawah
pengampuan aalah setiap orang yang telah dewasa yang selalu berada
dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap juga pemboros, sehingga
setiap tindakannya selalu lepas dari kontrolnya dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Suatu hal tertentu
Pengertian suatu hal tertentu adalah obyek dari perikatan yang menjadi
kewajiban dari para pihak dalam arti prestasi. Prestasi itu harus tertentu
atau dapat ditentukan, sedangkan untuk dapat mengatakan tertentu dan
dapat ditentukan harus ada jenis dari presatsi itu sendiri yang selanjutnya
dapat ditentukan berapa jumlahnya. Tertentu di sini harus obyek yang
dalam perdagangan karena benda diluar perdagangan tidak dapat dijadikan
obyek dari perikatan.
4. Suatu sebab atau causa yang halal.
Pengertian sebab di sini adalah tujuan dari pada perjanjian, apa yang
menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. Sebab dalam jual beli
pihak penjual mendapatkan uang sedang pihak pembeli mendapatkan
barang. Untuk itu perlu dibedakan antara ”sebab” dengan ”motif”.
Motif adalah alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan hukum bagi hukum motif tidaklah penting sehingga
sebab yang halal di sini merupakan isi kehendak dibuatnya perjanjian yang
diperkenankan oleh undang-undang. Dalam pengertian diperkenankan
dilihat dari sudut undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan atas
dasar kesusilaan.

D. Bagian-bagian (Unsur) Perjanjian
Dilihat dari syarat sahnya perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal
1320 KUH Perdata, maka Asser memisahkan dalam dua bagian yaitu bagian
inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut essensialia
dan bagian yang tidak pokok dinamakan naturalia serta aksidentalia.
Essensialia merupakan bagian dari perjanjian dimana tanpa bagian
tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian
tersebut harus/mutlak ada. Dalam jual beli bagian essentialia adalah harga.
Tanpa adanya harga, perjanjian tidak mungkin ada.
Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam jual beli unsur
naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacad
tersembunyi.
Aksidentalia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat
perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak
ada aturannya dalam undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli
mobil beserta dengan perlengkapan yang ditambahkan, seperti tape, AC, dan
sebagainya.

E. Subjek Perjanjian
Mengenai subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyekb
perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek
pasif. Adapun kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan
maupun dalam bentuk badan hukum.
KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya
perjanjian : (1) perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian,
(2) perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak, (3)
perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
1. Berlaku bagi para pihak
Pada asasnya perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang
membuat perjanjian itu dan ini merupakan asas pribadi seperti apa yang
tercantum dalam pasal 1315 jo pasal 1340 KUH Perdata.
Pasal 1315 KUH Perdata : ”Pada umumnya tak seorang dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji
dari pada untuk dirinya sendiri”
Selanjutnya akan nampak lebih jelas bila kita lihat Pasal 1340 ayat 1 KUH
Perdata : ”Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya”.
Oleh karena itu apa yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak merupakan
undang-undang bagi pihak tersebut, setiap perubahan, pembatalan, atau
perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian
itu harus mendapat persetujuan bersama dan sama sekali tidak
diperkenankan dilakukan secara sepihak.
2. Berlaku bagi ahli waris dan mereka yang memperoleh hak.
Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, suatu saat kemungkinan dapat
pula diberlakukan pada ahli waris, dan juga dapat berlaku bagi mereka
yang memperoleh hak. Berlakunya bagi ahli waris dengan alas hak umum
dan sifatnya kwantitatif, artinya semua ketentuan yang ada dalam
perjanjian segala akibatnya akan jatuh pada ahli waris. Akibat tersebut
dapat merupakan hak maupun kewajiban. Misalnya seseorang meninggal
dunia masih terikat pada pihak lain dalam perjanjian baik kedudukan
sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Maka dengan sendirinya hak dan
kewajiban jatuh pada ahli waris, sebagai kreditur berarti mendapat hak
sebagai debitur berarti mempunyai kewajiban melunasi hutang.
Berlakunya bagi mereka yang memperoleh hak degan alas hak khusus dan
sifatnya kwalitatif, artinya ketentuan dari perjanjian yang jatuh pada
mereka yang memperoleh hak-haknya perjanjian dengan kwalitas tertentu
atau khusus hak-hak saja. Misalnya dua orang bertetangga mengadakan
perjanjian untuk saling tidak membuat bangunan yang menutupi
pandangan satu dengan lainnya. Suatu ketika salah seorang menjual hak
miliknya pada X. Maka dalam hal ini X merupakan pihak yang kita
namakan mereka yang memperoleh hak, yaitu hak yang ada pada X, untuk
melarang salah satu pihak yang membuat perjanjian mendirikan bagunan
yang menghalangi pemandangan hak milik yang dibelinya.
Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa apabila pihak-pihak
mengadakan perjanjian maka pihak tersebut dianggap mengadakan
perjanjian bagi ahli warisnya dan atau orang-orang yang memperoleh hak
dari padanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata.
3. Berlaku bagi pihak ketiga
Berlakunya perjanjian bagi pihak ketiga dalam arti adanya janji bagi
kepentingan pihak ketiga. Pada dasarnya perjanjian berlaku bagi mereka
yang membuat dan merupakan asas pribadi. Namun bila kita lihat Pasal
1340 ayat 2 KUH Perdata maka dimungkinkan menyimpang dari asas tadi,
karena dalam pasal tersebut dijelaskan persetujuan tidak boleh
menguntungkan pihak ketiga juga tidak boleh merugikan pihak ketiga,
kecuali mengenai apa yang telah diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.
Tetapi ketentuan itu tidak boleh kita artikan secara letterlijk, karena
maksud Pasal 1340 ayat terakhir itu ialah suatu perjanjian antara para
pihak pada umumnya tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak
ketiga. Untuk berlakunya perjanjian bagi pihak ketiga adalah suatu janji
yang oleh para pihak dinyatakan dalam suatu perjanjian dimana nantinya
pihak ketiga akan mendapatkan hak dari suatu prestasi.
Lebih lanjut menurut Pasal 1317 KUH Perdata suatu janji bagi
kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam dua hal : (1) jika seorang
memberi sesuatu kepada orang lain, (2) jika seorang membuat janji demi
kepentingan diri sendiri.
Contoh pertama memberi sesuatu pada orang lain. A memberikan hak
miliknya berupa sepeda kepada B, selanjutnya B diwajibkan untuk
menyerahkan bajunya kepada C.
Contoh kedua, A janji pada B, bila C mengembalikan mobil agar B yang
menerimanya karena A akan pergi.
Untuk dapat menentukan timbulnya hak pihak ketiga dengan adanya janji
bagi pihak ketiga terdapat beberapa pandangan/teori :
- Teori Penawaran.
Janji bagi pihak ketiga dianggap sebagai suatu penawaran dari
seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga.
Jadi selama pihak ketiga belum menyatakan untuk menerima tawaran
tersebut dengan sendirinya tawaran masih dapat ditarik kembali, tetapi
bila tawaran telah diterima pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali dan
pada saat itu timbullah hak pihak ketiga.
- Teori Pernyataan yang menentukan suatu hak.
Hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya perjanjian antara pihak
yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga dan pihak
yang mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Janji masih dapat
dicabut sebelum ada penerimaan oleh pihak ketiga.
- Teori Pernyataan yang memperoleh hak.
Hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan
kehendaknya untuk menerima janji. Sebelum adanya pernyatan
kehendak dari pihak ketiga, maka perjanjian tersebut belum berlaku
bagi pihak ketiga.

F. Cacad Kehendak
Cacad kehendak ini dapat meliputi empat hal. tiga hal masuk dalam
KUH Perdata dan satu hal lagi di luar KUH Perdata. Cacad kehendak yang
ada dalam ketentuan KUH Perdata yaitu sesuai dalam Pasal 1321 KUH
Perdata :
Kesesatan/kehilafan.
Paksaan.
Penipuan.
Dan dalam ketentuan di luar KUH Perdata yaitu :
Penyalahgunaan keadaan. (Undue influence).
Akan lebih jelas lagi kalau kita melihat Pasal 1322 KUH Perdata
tentang kekhilafan atau kesesatan dapatlah dibedakan :
o Khilaf atau sesat mengenai orangnya. Kesesatan mengenai orangnya
dinamakan ”error in persona”. Bila dalam perjanjian sampai terjadi
keadaan tersebut, maka sebagai akibatnya perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dapat dibatalkan. Pembatalan atas permintaan pihak yang dirugikan.
Misalnya dalam perjanjian transfer pemain sepakbola, yang dimaksud
pemain Ronny dari klub yang terkenal tetapi ternyata perjanjian dibuat
dengan Ronny juga pemain sepakbola dari klub yang kurang terkenal
hanya kebetulan namanya sama.
o Khilaf atau sesat mengenai hakekat barangnya dinamakan ”error in
substantia”. Meskipun disini sesat mengenai barangnya yang dengan
sendirinya mengenai obyek dari perjanjian, namun karena termasuk dalam
kriteria syarat pertama sahnya perjanjian maka sebagai akibatnya sama
dengan sesat tentang hakekat orangnya, jadi dapat dibatalkan. Misalnya
mau beli barang hasil karya pengrajin kuningan dari Juwana keliru hasil
karya pegrajin kuningan dari Kendal. Oleh karena itu pihak yang
mempunyai pandangan keliru tadi dapat mengajukan gugatan pembatalan
berdasarkan kekhilafan (dwaling) dengan memenuhi syarat : dapat
diketahui, dapat dimaafkan dan kekhilafan hanya mungkin terhadap ”sifat
yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada”. Dapat diketahui artinya
pihak lawan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa
seseorang telah sesat/keliru dalam memilih barang atau memandang
seseorang berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut. Dapat
dimaafkan artinya dengan mempertahankan semua keadaan, pihak yang
dalam keadaan sesat tersebut selayaknya dapat dan boleh serta ungkin
membuat kekeliruan. Atau setidak-tidaknya salah satu pihak mempunyai
gambaran keliru secara akal sehat memang seharusnya mempunyai
gambaran seperti itu.
Dalam persoalan selanjutnya tentang paksaan dapatlah dibedakan
ketentuan dalam Pasal 1324 KUH Perdata berupa :
o Paksaan mutlak/absolut
Artinya atas adanya paksaan tersebut tidak ada pilihan lain atau tidak ada
alternatif untuk berfikir untuk menyetujui perjanjian yang disodorkan atau
tidak. Jadi hanya ada suatu pilihan harus menerima.
o Paksaan Relatif.
Artinya disini salah satu yang dipaksa masih ada kesempatan untuk
mempertimbangkan menerima atau menolak perjanjian tersebut.
Disamping itu ada pula bentuk paksaan yang sifatnya :
o Paksaan phisikis yaitu suatu paksaan yang nyata dilakukan pada jasmani.
o Paksaan psikhis yaitu suatu paksaan yang mengarah pada ketentraman
batin atau kejiwaan/rohani.
Sehingga yang dimaksud dengan paksaan adalah kekerasan jasmani
atau ancaman mempengaruhi kejiwaan yang menimbulkan ketakutan pada
orang lain sehingga dengan sangat terpaksa membuat suatu perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata bahwa penipuan merupakan
suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai
oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa
pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu
muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.
Selanjutnya lebih tegas lagi untuk menyatakan adanya penipuan maka
pihak yang merasa kedudukannya dirugikan harus dapat membuktikan adanya
tipu daya atau tipu muslihat tersebut.

G. Asas-asas Perjanjian
Membicarakan akibat dari persetujuan/perjanjian kita tidak bisa lepas
dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang membawa arti
penting tentang itikad baik dan keputusan serta kebiasaan. Dalam pasal 1338
KUH Perdata dipakai istilah ”semua” menunjukkan bahwa perjanjian
dimaksudkan secara umum baik itu perjanjian bernama maupun tidak
bernama. Di situ terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya
dibatasi oleh hukum yaang sifatnya memaksa.
Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. di dalam hukum perjanjian
terdapat sepuluh asas yaitu :
1). Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).
2). Asas konsensualime.
3). Asas kepercayaan.
4). Asas kekuatan mengikat.
5). Asas persamaan hukum.
6). Asas keseimbangan.
7). Asas kepastian hukum.
8). Asas moral.
9). Asas kepatutan.
10). Asas kebiasaan.
Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak maka
kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339
KUH Perdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas
kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena antara itikad baik dan
kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan jadi
Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan Pasal yang artinya
senafas atau senada.
Secara umum dari kesepuluh asas yang ada itu dapatlah diperas lagi
dan diambil intinya menjadi tiga asas sesuai pula dengan pendapat Prof.
Rutten yaitu :
o Asas konsensualisme (konsensus).
Asas ini yag menyatakan bahwa perjanjian itu telah dapat dikatakan
selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para
pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi di sini harus ada persamaan
pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari perjanjian.
o Asas kekuatan mengikat.
Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihakpihak
berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara
sepihak. Artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak.
o Asas kebebasan berkontrak
Menurut asas ini para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang
dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu. Tetapi kebebasan itu
ada pembatasannya : (1) perjanjian yang dibuat meskipun bebas tetapi
tidak dilarang undang-undang, (2) tidak bertentangan dengan undangundang,
(3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 komentar:

Pembaca bijak komentar di sini: