» » PERIKATAN YANG LAHIR DARI UU

A. Pendahuluan
Perikatan dapat bersumber dari persetujuan atau dari undang-undang.Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena  perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan
perbuatan yang melawan hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua yaitu wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming) diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 KUH perdata dan pembayran tanpa hutang
(onverschulddigde betaling) diatur dalam pasal 1359 s/d 1364 KUH Perdata. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum
adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal
1365 s/d 1380 KUH Perdata.

B. Perwakilan Sukarela (Zaakwarneming)
Penggunaan istilah zaakwarneming banyak diartikan berbeda-beda
antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ada yang mengertikan dengan
istilah Perwakilan Sukarela, ada yang mengertikan dengan istilah
penyelenggaraan kepentingan dan ada yang mengertikan wakil tanpa kuasa.
Pada dasarnya perbedaan istilah-istilah tersebut tidaklah penting karena hanya
penyebutannya saja yang berbeda tetapi maknanya sama.
Perbedaan antara wakil tanpa kuasa dengan pemberian kuasa adalah :
- Pada wakil tanpa kuasa, perikatan timbul karena undang-undang,
sdangkan pada pemberian kuasa perikatan timbul karena diperjanjikan
sebelumnya.
- Wakil tanpa kuasa tidak berhenti jika orang yang diwakili itu meninggal
dunia, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan berhenti jika pemberi
kuasa meninggal.
- Pada wakil tanpa kuasa tidak mengenal upah karena dilakukan dengan
sukarela sedangkan pada pemberian kuasa penerima kuasa berhak atas
upah karena diperjanjikan.
Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara
sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang
lain dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari yang diurus
kepentingannya.
Perwakilan sukarela dapat terjadi biasanya yang diurus
kepentingannya itu tidak ditempat, sakit atau keadaan apapun dimana ia tidak
dapat melakukan sendiri kepentingannya.
Berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata jelas bahwa perwakilan sukarela
dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya, tetapi pada
umumnya dengan sepengetahuannya.
Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa :
1). yang diurus adalah kepentingan orang lain.
2). seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang
diwakilinya secara sukarela. Maksudnya bahwa ia berbuat atas inisiatif
sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undangundang
atau persetujuan.
3). seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam
mengurus kepentingan orang lain.
4). harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan
inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.
Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum.
Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan
orang yang tidak cakap atau tidak wenang jelas masih mungkin. Sedangkan
jika mengenai perbutan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan
hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak
dilarang.
Karena perikatan ini timbul akrena undang-undang, maka hak dan
kewajiban pihak-pihak juga diatur oleh undang-undang. Hak dan kewajiban
tersebut dapat adalah :
Hak dan kewajiban yang mewakili yaitu : ia berkewajiban
mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai dengan
memberikan pertanggungjawaban. Apabila yang berkepntingan meninggal
dunia yang mengurus kepentingan itu meneruskan sampai ahli waris orang itu
dapat mengoper pengurusan tersebut (Pasal 1355 KUH Perdata). Yang
mengurus kepentingan itu memikul segala beban biaya atau ongkos-ongkos
mengurus kepentingan itu. Yang mengurus kepentingan berhak atas segala
perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas
segala pengeluaran yang perlu (Pasal 1357 KUH Perdata). Jika ganti rugi atau
pengeluaran itu belum dilunasi oleh yang berkepentingan, orang yang
mewakili berhak menahan benda-benda yang diurusnya sampai ganti rugi atau
pengeluaran itu dilunasi.
Hak dan kewajiban yang diwakili yaitu : Yang diwakili atau yang
berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu
atas namanya, membayar ganti kerugian atau pengeluaran yang telah dipenuhi
oleh pihak yang mengurus kepentingan itu (Pasal 1357 KUH Perdata). Orang
yang berkepentingan juga berhak atas keringanan pembayaran ganti kerugian
atau pengeluaran itu, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak
yang mengurus kepentingan itu, berdasarkan kepentingan hakim (Pasal 1357
ayat 2 KUH Perdata). Pihak yang berkepentingan berhak meminta
pertanggungjawaban atas pengurusan kepentingan itu.
Dalam perikatan perwakilan sukarena tidak dikenal upah. Hal ini
didasarkan atas Pasal 1358 KUH Perdata. Namun apabila orang yang
berkepentingan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mewakili,
maka pembayaran tersebut hanya didasarkan atas kemanusiaan saja. Karena
pada dasarnya mengurus kepentingan orang lain tidak boleh menagih upah
(Pasal 1356 KUH Perdata).

C. Pembayaran yang tidak terutang (onverschulddigde betaling)
Seseorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut
kembali apa yang telah dibayarkan. Dan yang menerima tanpa hak
berkewajiban untuk mengembalikan. Hal ini sejalan dengan apa yang ada
dalam Pasal 1359 KUH Perdata bahwa setiap pembayaran yang ditujukan
untuk melunasi suatu hutang tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran
yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Pembayaran yang dilakukan
itu bukanlah bersifat sukarela namun karena merasa ada kewajiban yang harus
dipenuhi yaitu utang.
Kekliruan bukanlah syarat untuk menuntut pengembalian
pembayaran yang tidak terutang. Oleh karena itu seseorang yang dengan sadar
membayar tanpa adanya utang berhak menuntut pengembalian.
Jika seseorang karena kekhilafan mengira bahwa ia berutang dan
telah membayar utang tersebut, dapat menuntut kembali apa yang ia telah
bayarkan. Hak untuk menuntut kepada kreditur hilang, jika surat pengakuan
utang telah dimusnahkan setelah terjadinya pembayaran. Sekalipun demikian
orang yang telah membayar berhak untuk menuntut pengembaliannya dari
orang yang sebenarnya berutang (Pasal 1361 KUH Perdata).
Menurut Pasal 1362 KUH Perdata bahwa barang siapa dengan itikad
buruk menerima sesuatu pembayaran tanpa hak harus mengembalikan hasil
dan bunganya. Selain itu harus pula membayar ganti rugi jika nilai barangnya
menjadi berkurang. Jika barangnya musnah di luar kesalahannya ia harus
mengganti harga barangnya beserta biaya, kerugian dan bunga kecuali jika ia
dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah sekalipun berada
pada pihak yang berhak.
Barang siapa dengan itikad baik menerima pembayaran yang tidak
terutang dan telah menjual barang tersebut maka ia hanya wajib membayar
kembali harganya. Jika ia dengan itikad baik menghadiahkan barangnya
kepada orang lain maka ia tidak wajib mengembalikan apapun.
Dalam perikatan pembayaran tanpa utang, tuntutan kembali atas
pembayaran yang telah dilakukan itu disebut conditio indebiti. Tuntutan
semacam ini dapat dilakukn terhadap badan-badan pemerintah, misalnya
pembayaran pajak yang kemudian ternyata tidak ada pajak, maka bisa
dilakukan meminta kembali pembayaran tersebut.

D. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu : ”setiap perbuatan
melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang
lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu
mengganti kerugian”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur
perbuatan melawan hukum adalah :
1). perbuatan tersebut harus melawan hukum.
2). harus ada kesalahan
3). harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4). adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi
Perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap diri pribadi orang
lain dapat menimbulkan kerugian fisik atau pun kerugian nama baik
(martabat). Kerugian fisik atau jasmani misalnya : cacad tubuh, luka, memar,
dll. Apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota
badan disebabkan karena kesengajaan atau kurang hati-hati pihak lain,
undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh
penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian karena luka atau cacat tersebut.
Perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan melawan hukum. Termasuk juga
penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Tidak termasuk memfitnah, karena
memfitnah masuk kedalam pidana bukan perdata. Memfitnah melanggar
ketentuan pasal 314 KUHP dan perkara ini harus diperiksa dan diputus oleh
hakim pidana (Pasal 1373 KUH Perdata).
Perbuatan Melawan Hukum Dari Badan Hukum
Seorang supir suatu perusahaan travel yang sedang bekerja untuk
perusahaan tersebut tiba-tiba mengalami kecelakaan beserta penumpang yang
ada di kendaraan travel. Apakah perbuatan supir tersebut merupakan
perbuatan perusahaan travel ?
Pada dasarnya tidak setiap perbuatan orgaan dapat
dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, dalam hal ini harus ada
hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari orgaan. Perbuatan
melawan hukum dari orgaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari
badan hukum apabila orgaan tersebut bertindak untuk memenuhi tugas yang
dibebankan kepadanya.
Adapun yang dimaksud dengan orgaan adalah perwakilan yang
mempunyai fungsi essensiil dalam struktur badan hukum dan kedudukannya
diatur dalam anggaran dasar atau peraturan-peraturan. Orgaan PT misalnya
adalah pengurus (direksi), komisaris, rapat para pemegang saham.
Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang
mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawaban
badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam hal orgaan
juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (ondergeschikte),
maka pertanggungjawab badan hukum dapat didasarkan kepada Pasal 1365
KUH Perdata atau Pasal 1367 KUH Perdata.
Kesimpulannya adalah :
· Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orgaan badan
hukum, pertanggungjawabnya didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.
· Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil
badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
· Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orgaan yang
mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum pertanggungjawabnya
dapat dipilih antara Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH
Perdata.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 komentar:

  1. wihh nice info
    kunjung balik, di web kami banyak penawaran dan tips tentang kesehatan
    Ada artikel menarik tentang obat tradisional yang mampu menyembuhkan penyakit berat, cek yuk
    Golden Gamat Endokarditis
    Golden Gamat Tumor Ganas
    Golden Gamat Obat Tumor Payudara

    BalasHapus

Pembaca bijak komentar di sini: