» » Praktek dan Prinsip-prinsip Bank Syariah


Oleh: Nasrulloh

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/ 200, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah”.Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kedua, dari sisi struktur organisas, Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah Islam.
Eksistensi Dewan Syariah di dalam struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang berskala kecil sekalipun, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari’at Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah sematamata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat. Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan (Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari’ah. Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan syari’ah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
Perbankan syariah mempunyai tiga produk, yaitu: produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk pendanaan dioperasikan dengan kontrak wadi’ah dan mudharabah; produk pembiayaan dioperasikan dengan kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah wa iqtina, bai’al-salam, bai’ al-istishna; dan produk jasa dioperasikan dengan kontrak hawalah, wakalah, kafalah, qardh, dan sharf.
Dalam perkembangan produk-produk dari bank berdasarkan prinsip syariah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Latar belakang timbulnya bank berdasarkan prinsip syariah adalah untuk menghindari larangan riba yang berlaku dalam hukum Islam. Kebanyakan dari produk bank tersebut masih menggunakan nama dalam Bahasa Arab. Beberapa produk bank berdasarkan prinsip syariah memang ada counterpart-nya dalam produk bank umum, sementara yang lain terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan secara konvensional dilanggar, dan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi dari bank berdasarkan prinsip syariah. Karena itu pula Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membuka kemungkinan khusus bagi bank berdasarkan syariah itu.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai produk-produk perbankan syariah –baik pendanaan, pembiayaan maupun jasa, yaitu sebagai berikut:
1. Mudharabah
Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:
a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut shahibul maal atau rab al-maal.
b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul maal; pihak tersebut disebut mudharib.
2. Wadi’ah
Wad’iah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang tersebut. Berdasarkan jenisnya Wadiah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Wadi’ah Yad Amanah, yakni penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
b. Wadi’ah Yad dhamanah, yakni akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.


3. Musyarakah
Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank di sini melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.
4. Murabahah
Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.

5. Bai’ Salam
Bai’ Salam adalah suatu jasa pre-paid purchase good. Melalui cara ini harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat. Cara ini memungkinkan pula seorang pengusaha untuk menjual barangnya kepada bank dengan harga yang telah ditentukan di muka. Bai’ Salam adalah akad jual-beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera (secara tunai) sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.
6. Ijarah
Ijarah adalah suatu lease contract di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).
7. Ijarah wa Iqtina
Ijarah wa Iqtina merupakan konsep hire purchase, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut lease-purchase financing. Ijarah wa Iqtina adalah suatu gabungan dari kegiatan leasing atas barang-barang bergerak (movable) dan barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada penyewa (lessee) suatu pilihan atau opsi (option) untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa. Berbeda dengan Ijarah, pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah barang) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun, apabila nasabah bank tidak menggunakan hak opsinya, kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank.
8. Qardh
Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Qardh ul-hasan merupakan perjanjian qardh untuk tujuan sosial, adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan qardh ul-hasan.
9. Rahn
Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Rahn menurut syara’ adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif. Bank atau lembaga keuangan tidak diperbolehkan menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan atas barang yang digadaikan tersebut.
10. Kafalah
Kafalah adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, kafalah diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut kafiil, sedangkan kreditor yang dijamin disebut makful.
11. Sharf
Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya . Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang asing yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).
Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits antara lain:
 Harus tunai;
 Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak; dan
 Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.
Selain itu harus juga dihindari beberapa macam jual-beli yang terjadi di pasar valuta asing, sepeti menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai (bai’ al fudhul/short selling), currency swap (bai’ al wafa), jual beli options (bai’ al urbun), arbitrage, non delivery trading dan sebagainya.
12. Hawalah
Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da’in) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal ‘alaih).


13. Wakalah
Wakalah adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk jasanya itu bank memperoleh fee sebagai imbalan. Zainul Arifin berpendapat bahwa Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama . Dalam aplikasinya pada Perbankan Syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.
14. Kartu Debit berdasarkan Ujr.
Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal kartu debit tersebut, sudah barang tentu adalah imbalan yang dipungut oleh BUS dalam melakukan kegiatan kartu debit tersebut. Dengan kata lain, ujr tidak lain adalah fee yang dikenal dalam kegiatan bank konvensional atau lembaga pembiayaan konvensional.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: