» » Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah

Oleh: Nasrulloh

Sejak keberadaannya tahun 1992, perbankan syariah mengalami banyak hambatan dan kendala dalam pengembangannya. Salah satu yang sering menjadi keluhan pelaku perbankan syariah adalah belum adanya regulasi, ketentuan memadai yang mengatur operasional perbankan syariah. Dengan belum memadainya aturan dan ketentuan mengenai perbankan syariah, perbankan syariah harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berbasis bunga. Akibatnya ciri dan karakteristik syariah dapat hilang dan tersamar dan hampir tidak berbeda dengan bank konvensional.
Keberadaan perbankan syariah saat iti direspon secara positif oleh pemerintah dengan memberikan landasan hukum melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang memberi pengakuan tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangannya. Bila pada UU No 7 Tahun 1992 hanya diakui secara samar-samar keberadaan perbankan syariah, maka pada UU No. 10 Tahun 1998 ditegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas cakupannya dibanding dengan bank konvensional.
Pada tahun 1999 Bank Indonesia menindaklanjutinya dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan cabang syariah, serta ketentuan bagi BPR syariah, di samping berbagai Surat Keputusan BI lainnya.
Selain itu juga perbankan syariah mendasarkan prinsip operasionalnya pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia di antaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank termasuk bank umum syariah dan BPR syariah (pasal 8). Ketentuan ini memberi tugas kepada Bank Indonesia untuk terus menerus mengembangkan dan mengatur ketentuan mengenai perbankan serta menyiapkan infrastruktur perbankan syariah. Di samping itu dalam UU No. 23 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999.
Keberadaan perundang-undangan tersebut merupakan amanah kepada Bank Indonesia untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar dapat menjadi perbankan yang dapat memberi kepuasan terhadap nasabah, dan dapat menjadi alternatif yang menentukan bagi perekonomian nasional.
Namun demikian, tetap saja seluruh perangkat aturan dan perundang-undangan tersebut tidak memadai sebagai acuan dan dasar hukum perbankan syariah. Ada perbedaan mendasar yang menjadi alasan perlunya pengaturan yang lebih khas dan tersendiri untuk perbankan syariah.
Pertama, seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, jaringan kantor, serta kompleksitas jenis produk dan jasa serta meningkatnya kebutuhan masyarakat dan minat bank/investor untuk menyediakan jasa perbankan syariah, maka perangkat perundang-undangan tersebut terasa sudah tidak memadai lagi. Untuk itulah dirasakan pentingnya dasar hukum yang jelas dan mengikat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan perbankan syariah. UU No. 10 Tahun 1998 pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur perbankan secara keseluruhan dimana perbankan konvensional menjadi titik tekannya. Terdapat kesan undang-undang tersebut mensubordinasikan atau menganaktirikan perbankan syariah. Pasal-pasal yang menyangkut perbankan syariah masih terlalu sedikit dibanding dengan banyaknya atauran atau ketentuan yang harus dimuat. Produk dan jasa perbankan dijelaskan secara terbatas dan tidak komprehensif karena hanya mengikuti ketentuan umum perbankan konvensional saja. Hal-hal yang seharusnya menjadi dasar operasional bank syariah dilarang dalam undang-undang tersebut, sebaliknya hal-hal yang dilarang di situ justru oleh bank syariah dianggap menjadi cover business-nya. Misalnya, pada pasal 6, 7, dan 10 UU perbankan No. 2 Tahun 1992 dan perubahannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang kegiatan usaha. Dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1992 dinyatakan “ bank umum dilarang (a) melakukan penyertaan modal, kecuali....”. Pasal tersebut sekalipun adanya penjelasan tambahan dalam pasal lain, seperti pasal 6 dan 7 UU No. 10 Tahun 1998 tetapi sangat terbatas pada pasal 6 ayat m dan pasal 7 ayat c. Dapat dibayangkan operasional sebuah bank umum hanya dijelaskan dalam 3 sampai 4 ayat dari suatu undang-undang. Selanjutnya bagi Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang jenis-jenisnya telah ditentukan dalam Pasal 13 dan dilarang melakukan kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbankan.
Menurut Sjahdeini usaha yang dilarang dijalankan oleh bank umum adalah penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sedangkan salah satu jenis kegiatan usaha syariah ialah transaksi penyertaan antara lain dalam bentuk musyarakah atau syarikah atau partnership atau participation financing. Hal yang dilarang dilakukan oleh bank konvensional adalah melakukan transaski jual beli barang, sedangkan perbankan syariah adalah melakukan transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, bai’ salam, dan istisna.
Hal yang berbeda lainnya menurut Sjahdeini adalah transaksi leasing dalam perbankan syariah yang disebut dengan ijarah dan ijarah wa iqtina yang menurut undang-undang perbankan tidak boleh dilakukan oleh perbankan konvensional. Ijarah ini adalah kegiatan leasing yang dikenal dan dilakukan oleh multy finance company. Dalam transaksi ijarah, bank menyewakan aset yang sebelumnya dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka. Dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan memberikan fasilitas bai’salam kepada pemasok barang. Pada perjanjian ijarah, seperti halnya pada leasing yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konvensional, pada akhir perjanjian ijarah barang yang disewa itu harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Dengan kata lain, pada perjanjian ijarah kepemilikan atas barang tetap ada pada bank. Apabila pada akhir masa perjanjian, nasabah diberi opsi untuk memilih untuk memiliki barang tersebut atau mengembalikannya, maka disebut ijarah wa iqtina.
Dalam hal aset, sebagian besar dari aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk fixed interest instrument yang relatif mudah dinilai. Di samping itu, perbankan tradisional memiliki metode untuk melakukan penilaian aset perbankan konvensional yang telah diakui apabila aset tersebut menjadi tidak produktif (non-performing loan). Sebaliknya adalah sulit sekali menilai aset perbankan syariah, misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan perjanjian musyarakah.
Ketentuan perpajakan bagi perbankan konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja bagi perbankan syariah. Bunga (interest) yang dibebankan oleh perbankan konvensional merupakan pendapatan yang pasif (passive income), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan earned income yang dilihat dari aspek hukum pajak harus diperlakukan berbeda. Selain itu, di dalam trade financing, yang merupakan jasa perbankan syariah berlaku ketentuan bahwa pengalihan hak terjadi dua kali, yang pertama dari penjual kepada bank dan yang kedua dari bank kepada pembeli, dengan demikian terhadap rekening itu dikenai pajak dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan dari perusahaan.
Kedua, pada sisi lain perbankan syariah memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional. Pada tingkat paradigmatik, perbankan syariah memiliki seperangkat nilai dan aturan moral yang baku yang tentu saja berbeda secara diametral dengan perbankan konvensional. Pada teknis operasionalnyapun demikian, perbankan syariah memerlukan pengaturan yang berbeda dan khusus dengan perbankan konvensional. Misalnya dalam sistem pengawasan, penilaian tentang CAR (capital adequacy ratio), penilaian kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan lain-lain.
Dalam penentuan kualitas aktiva produktif, pada saat ini ketentuan tersebut didasarkan atas SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tahun 1998. pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bank Indonesia memberlakukan penilaian yang sama terhadap kualitas aktiva bank syariah terhadap semua produk yang diberlakukan di bank syariah. Padahal dalam bank syariah, produk bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana disepakatai bahwa pendapatan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah dicantumkan dalam perjanjian. Pendapatan yang akan diterima belum pasti dan masih berupa perkiraan pendapatan, bisa tinggi, bisa rendah, bahkan mungkin merugi, sehingga dalam kondisi ini masing-masing pihak bersepakat berbagi risiko dan keuntungan. Sementara itu dalam jual beli, bank syariah mengambil keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual, sehingga jumlah piutang dan waktu pembayaran ditentukan secara pasti (fix) pada saat akad. Keadaan ini memberikan kejelasan dalam penilaian kualitas aktiva pada akhir perjanjian. Berdasarkan prinsip tersebut, penilaian kualitas aktiva produktif bagi bank syariah hanya untuk produk-produk yang didasarkan pada jual beli saja, sedangkan bagi produk pembiayaan bagi hasil tidak bisa diterapkan ketentuan penilaian ini. Di samping itu, bila regulasi Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva ini disandingkan dengan regulasi BI lain mengenai kegiatan usaha bank syariah pasal 28 SK BI No. 32/34/2999, tampak seolah-olah regulasi penilaian aktiva produktif tidak mengakomodir ketentuan yang ditentukan dalam regulasi lain.
Begitu pula dalam pengelolaan likuiditas, bank syariah menghadapi kendala dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Kendala likuiditas ini karena kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari Bank Sentral dan kurangnya akses Pasar Uang (Money Market). Dalam hal ini regulasi untuk pengelolaan likuiditas belum mengakomodasi kebutuhan operasional bank syariah.
Dalam sistem pengawasan misalnya perbankan syariah membutuhkan pengawasan yang lebih spesial, karena prinsip dasarnya pada aspek moral dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pada satu sisi fungsi pengawasan dan regulasi adalah bagian penting yang harus diatur dalam UU perbankan syariah. Dalam aspek syariah, fungsi ini telah diemban oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah untuk memastikan pelaksanaan syariah dalam operasional perbankan syariah. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar dewan ini memiliki independensi, otoritas, dan wewenang yang jelas dalam struktur perbankan syariah nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan otoritas pengaturan dan pengawasan dalam aspek operasional perbankan? Apakah Bank Indonesia masih cukup memiliki wewenang dan kompetensi dalam mengatur perbankan syariah atau perlu dibentuk sebuah komite khusus yang akan mengatur secara independen perbankan syariah. Persoalan-persoalan krusial itu harus bisa dijawab dalam UU perbankan syariah nanti.
Aturan-aturan lain yang belum diatur adalah ketentuan mengenai CAR (Capital Adequacy Ratio), instrumen likuiditas syariah, kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), posisi devisa netto (PDN), prinsip kehati-hatian, sistem kolektibilitas pembiayaan syariah, rambu-rambu kesehatan perbankan syariah, transparansi kondisi keuangan bank, sistem akuntansi, aturan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP), dan manajemen likuiditas bank syariah.
Dengan perangkat perundangan yang sekarang ini yang timbul adalah munculnya praktik dual system banking, di mana dua bank yang berbeda secara prinsip dikelola dalam regulasi yang sama. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pengembangan bank syariah karena hal ini memberi peluang tercampurnya secara manajemen dan aset bank syariah ke dalam bank konvensional. Secara fiqhiyyah hal ini menimbulkan masalah sebab menyangkut bercampurnya dua hal yang bertentangan secara hukum. Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara proporsional, maka dikhawatirkan ciri-ciri syariah yang melekat akan hilang dan digantikan oleh perbankan konvensional. Pada akhirnya hal ini akan menimbulkan keragu-raguan dalam masyarakat, sehingga dapat mengancam kredibilitas perbankan syariah serta stabilitas ekonomi nasional.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 komentar:

  1. Misi bentar om, cm numpang komen aja:)
    Artikel ini sgt menarik, cm mennurut saya ada sedikit tambahan, mengenai statemen diatas tentang penentuan kualitas aktiva produktif yang didasarkan pada SK DIR BI No. 31/147/KEP/DIR Tahun 1998, masih ada aturan yang lain yang mengatur masalah tersebut yaitu PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
    Punten klo tdk berkenan:)

    BalasHapus

Pembaca bijak komentar di sini: