» » BUKU IV KHES AKUNTANSI SYARI‘AH

BAB I
CAKUPAN AKUNTANSI SYARI‘AH
Pasal 735
(1) Akuntansi syari‘ah harus dilakukan dengan mencatat,
mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau
kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai
mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi
pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan.

(2) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam ayat (1) adalah pemilik
dana; kreditur; pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS);
pemegang saham; otoritas pengawasan; Bank Indonesia;
pemerintah; lembaga penjamin simpanan; dan masyarakat.
Pasal 736
Akuntansi syari‘ah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah.
Pasal 737
Akuntansi keuangan harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah
kontinjensi yang berhubungan dengan:
a. substitusi pembiayaan langsung;
b. transaksi tertentu;
c. garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian
atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri;


06
d. garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi
sebesar porsi yang dijaminkan perusahaan yang bersangkutan;
e. perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka
pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang; dan
f. pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang
merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif
nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan
penyaluran dana periode berjalan.
Pasal 738
(1) Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan
keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga.
(2) Giro sebagaimana dalam ayat (1) mencakup giro pada Bank
Indonesia dan giro pada bank lain.
(3) Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi‘ah dan atau
giro lainnya.
Pasal 739
Pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada
bank harus menjelaskan:
a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah
atau tabungan mudharabah;
b. jumlah penempatan;
c. jenis valuta;
d. jangka waktu dan rata-ratanya;
e. kualitas penempatan;
f. tingkat bagi hasil atau bonus;
g. hubungan istimewa;
h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah,
beku operasi, atau likuidasi.
Pasal 740
(1) Pengakuan investasi pada efek harus mengklasifikasi efek pada
saat perolehan.
(2) Efek dapat diklasifikai menjadi:
a. efek yang dimiliki hingga jatuh tempo;
b. efek yang diperdagangkan; dan
c. efek yang tersedia untuk dijual.
Pasal 741
Efek harus disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.
Pasal 742
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo harus disajikan sebesar biaya
perolehan.
Pasal 743
Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal
dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok
yang dimiliki hingga jatuh tempo, harus dikalisifikasi sebagai arus
kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam
laporan arus kas.

08
BAB II
AKUNTANSI PIUTANG
Pasal 744
Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang
menggunakan sistem syari‘ah dapat berupa pengakuan piutang
murabahah, piutang salam, dan piutang istishna‘.
Pasal 745
Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus
mencakup:
a. pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbun;
b. pengkuan piutang;
c. pengakuan keuntungan;
d. pengakuan potongan pelunasan dini, dan
e. pengakuan denda.
Pasal 746
Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup:
a. rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis
valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam;
b. piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan
istimewa;
c. besarnya modal usaha salam; dan
d. jenis serta kunatitas benda yang dipesan.
Pasal 747
Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna‘ harus mencakup:
a. rincian piutang istishna‘ berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis
valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutanag istishna‘;
b. penyisihan kerugian piutang istishna‘;
c. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna‘ selama
periode berjalan;
d. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan
dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;
e. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan
syarat kontrak;
f. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang
bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman
barang;
g. nilai kontrak istishna‘ pararel yang sedang berjalan serta
rentang periode pelaksanaannya; dan
h. nilai kontrak istishna‘ yang telah ditandatangani perusahaan
selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang
periode pelaksanaannya.

BAB III
AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Pasal 748
Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa
pengungkapan dan pengakuan atas :
a. pembiayaan mudharabah;
b. pembiayaan musyarakah;
c. pinjaman qardh;
d. penyaluran dana investasi terikat;
e. penyisihan kerugian dan penghapusbukuan;
f. tagihan dan kewajiban akseptasi;
g. ijarah;
h. aktiva istishna‘ dalam penyelesaian;
i. penyertaan pada entitas lain;
j. aktiva tetap dan akumulsi penyusutan; dan
k. aktiva lain-lain.
Pasal 749
Aktiva lain-lain mencakup:
a. piutang pendapatan bagi hasil;
b. piutang pendapatan ijarah; dan
c. aktiva lainnya.
Pasal 750
Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan mudharabah harus
menjelaskan:
a. rincian jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis
penggunaan dan sektor ekonomi;
b. jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa;
c. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi
dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang
direstrukturisasi selama periode berjalan;
d. klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu,
kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
e. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus
dan umum;
f. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko
portofolio pembiayaan mudharabah;
g. besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan
penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
h. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan
pembiayaan mudharabah bermasalah;
i. ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang
menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan,
penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah
dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang
dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang
dihapus buku; dan
j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan mudharabah apabila
ada.
Pasal 751
Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan musyarakah harus
menjelaskan:
a. rincian jumlah musyarakah berdasarkan kas atau nonkas, jenis
penggunaan dan sektor ekonomi;
b. klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu,
kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
c. jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa;
d. jumlah pembiayaan musyarakah yang telah drestrukturisasi dan
informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang
direstrukturisasi selama periode berjalan;
e. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko
portofolio pembiayaan musyarakah;
f. besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan
penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
g. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan
pembiayaan musyarakah bermasalah;
h. ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang
menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan,
penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah
dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang
dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang
dihapus buku; dan
i. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila
ada.
Pasal 752
Pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh harus menjelaskan:
a. rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis
penggunaan dan sektor ekonomi;
b. jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa;
c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko
pinjaman qardh; dan
d. khtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukan
saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan
atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman
qardh yang dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang
dihapus buku.
Pasal 753
Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyaluran dana investasi
terikat (executing) harus menjelaskan:
a. rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat berdasarkan
jenis penyaluran dana, bentuk penyaluran dana kas atau
nonkas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekononomi,
jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil atau
margin rata-rata;
b. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang diberikan kepada
pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
c. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang telah
direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana
investasi terikat yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko
portofolio penyaluran dana investasi terikat;
e. besarnya penyaluran dana investasi terikat bermasalah dan
penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
f. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan penyaluran
dana investasi terikat bermasalah; dan
g. ikhtisar penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku
yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun
berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat
yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi
terikat yang dihapustagih dan saldo akhir penyaluran dana
investasi terikat yang dihapus buku.
Pasal 754
Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyisihan kerugian dan
penghapusbukuan aktiva produktif harus menjelaskan:
a. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan
aktiva produktif dalam tahun bersangkutan yang menyangkut
saldo awal tahun, selisih kurs karena penjabaran penyisihan
dalam valuta asing, penyisihan selama tahun berjalan,
penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku,
penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan, dan saldo
akhir tahun;
b. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan
pengelolaan aktiva produktif bermasalah;
c. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian
khusus dan umum; dan
d. penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor
ekonomi.
Pasal 755
Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan
kerugian ke dalam jenis mata uang yang sama.
Pasal 756
(1) Bank dapat mengasuransikan aktiva produktif dan atau
nasabah.
(2) Nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan dalam penyisihan
kerugian aktiva produktif.
Pasal 757
Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti
rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin, maka obyek asuransi
tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap
penerimaan setoran recoveries dari nasabah, secara proporsional
diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.
Pasal 758
Pengungkapan dan pengakuan mengenai persediaan harus
menjelaskan:
a. rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga
perolehan, nilai realisasi bersih;
b. jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap
penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan
selama periode pemulihan;
c. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai
persediaan;
d. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan; dan
e. saldo benda pesanan yang masih harus diterima karena
pemasok tidak dapat memenuhi janjinya.
Pasal 759
Pengungkapan dan pengakuan tagihan dan akseptasi harus
menjelaskan:
a. nilai Letter of Credit (L/C) yang dikonfirm dalam hal perusahaan
bertindak sebagai confirming; dan
b. kewajiban komitmen atau kontinjensi L/C kepada correspondent
bank diungkapkan sejumlah bruto kewajiban komitmen atau
kontinjensi tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor,
dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 760
Dalam transaksi ekspor harus menjelaskan:
a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan
acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
b. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk; dan
c. fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir
dan rata-rata tarif ujrahnya.
Pasal 761
Dalam transaksi impor diungkap mengenai:
a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan
Acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
b. fasilitas pembiayaan impor yang diberikan;
c. tagihan wesel impor yang belum diselesaikan ole importir; dan
d. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.
Pasal 762 T
Tagihan karena transaksi ekspor dan impor, serta sisa jumlah L/C
yang diterbitkan, harus dibentuk penyisihan kerugiannya.
Pasal 763
Pengungkapan dan pengakuan ijarah harus menjelaskan:
a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua
tahun terakhir;
c. jumlah obyek ijarah berdasarkan jenis transaksi, jenis aktiva dan
akumulasi penyusutannya apabila perusahaan sebagai pemilik
obyek ijarah;
d. jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang
akan datang apabila perusahaan sebagai penyewa;
e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah
muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan
keuangan berikutnya; dan
f. kebijakan akuntansi yang diguanakan atas transaksi ijarah dan
ijarah muntahiyyah bittamlik.
Pasal 764
Pengungkapan dan pengakuan aktiva istishna‘ dalam penyelesaian,
harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam pengakuan
pendapatan istishna‘ dan prosentase penyelesaian benda pesanan.
Pasal 765
Pengungkapan dan pengakuan penyertaan modal pada entitas lain
harus mengungkapkan tambahan saham yang berasal dari dividen
saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi /investee.
Pasal 766
(1) Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib
ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah memperoleh
laba bersih selama dua tahun berturut-turut.
(2) Apabila investasi sebagaimana dalam ayat (1) selama lima tahun
belum ditarik kembali, maka wajib dihapusbukukan.
Pasal 767
Pengungkapan dan pengakuan aktiva tetap dan akumulasi
penyusutan, harus menjelaskan:
a. dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
jumlah bruto;
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir
periode; dan
e. suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
Pasal 768
Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus
menjelaskan:
a. penambahan;
b. pelepasan;
c. akuisisi melalui penggabungan usaha;
d. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah,
penurunan nilai tercatat;
e. penyusutan;
f. perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan
g. setiap pengklasifikasian kembali.
Pasal 769
Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan bagi
hasil, harus mengungkapkan rincian piutang pendapatan bagi hasil
berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu, dan kualitas
piutang.
Pasal 770
Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan ijarah,
harus mengungkapkan rincian tentang ijarah berdasarkan jumlah,
jangka waktu, dan jenis valuta.
Pasal 771
Pengungkapan dan pengakuan tentang aktiva lainnya harus
menyajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis
masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau
ketentuan harus disajikan tersendiri.

BAB IV
AKUNTANSI KEWAJIBAN
Pasal 772
Akuntansi kewajiban mencakup:
a. pengakuan mengenai kewajiban segera;
b. bagi hasil yang belum dibagikan;
c. simpanan;
d. simpanan dari perusahaan lain;
e. hutang salam;
f. hutang istishna‘;
g. kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain;
h. hutang pajak;
i. estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi;
j. pinjaman yang diterima; dan
k. pinjaman subordinasi.
Pasal 773
Pengungkapan dan pengakuan kewajiban segera harus
menjelaskan:
a. kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan
rekening;
b. komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib
Minimum (GWM) di Bank Indonesia; dan
c. dana yang dijaminkan sehingga diperhitungkan untuk premi
penjaminan yang harus dibayar.
Pasal 774
Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan
harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan
yang wajib segera dibayarkan.
Pasal 775
Pengungkapan dan pengakuan simpanan dan simpanan dari
perusahaan lain, harus menjelaskan:
a. rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan;
b. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu; dan
c. pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.
Pasal 776
Pengungkapan dan pengakuan hutang salam harus menjelaskan:
a. rincian hutang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal
salam, jangka waktu dan jenis mata uang;
b. hutang salam kepada pembeli yang memliki hubungan
istimewa; dan
c. jenis dan kuantitas benda pesanan.
Pasal 777
Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna‘ harus menjelaskan:
a. rincian hutang istishna‘ berdasarkan jumlah, tujuan, jangka
waktu dan jenis mata uang;
b. hutang istishna‘ kepada pembeli yang memliki hubungan
istimewa; dan
c. jenis dan kuantitas benda pesanan.
Pasal 778
Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna‘ harus menjelaskan :
a. rincian kewajiban;
b. kebijakan akuntansi;dan
c. metode amortisasi serta masa manfaat.
Pasal 779
Pengungkapan dan pengakuan tentang kewajiban dana investasi
terikat, harus menjelaskan:
a. investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa;
b. rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan
deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan
valuta asing; dan
c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
Pasal 780
Pengungkapan dan pengakuan tentang hutang pajak harus
menjelaskan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang
dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan
negara.
Pasal 781
Pengungkapan dan pengakuan tentang estimasi kerugian komitmen
dan kontinjensi harus menjelaskan:
a. ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
dalam tahun bersangkutan; dan
b. kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan
estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.
Pasal 782
Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
harus menjelaskan:
a. saldo awal tahun;
b. selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing;
c. pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
d. pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
e. koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam
neraca; dan
f. saldo akhir tahun.
Pasal 783
Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk
estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.
Pasal 784
Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman yang diterima,
harus menjelaskan:
a. rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber
dana yang diterima;
b. jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang
diterima;
c. jenis valuta;
d. perikatan yang menyertainya;
e. nilai aktiva perusahaan yang dijaminkan; dan
f. hubungan istimewa.
Pasal 785
Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada
perusahaan atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang
lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, maka manajemen harus
mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba
bersih.
Pasal 786
Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman subordinasi harus
menjelaskan:
a. sumber dana pinjaman subordinasi;
b. nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo;
c. jenis valuta; dan
d. kontrak yang dipergunakan.
Pasal 787
Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

BAB V
AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT
Pasal 788
Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan
bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain.
Pasal 789
Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan
bank, harus menjelaskan:
a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
b. rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya
pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang
rupiah dan valuta asing; dan
c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
Pasal 790
Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain,
harus menjelaskan:
a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
b. rincian investasi tidak terikat mengenai nisbah bagi hasil, jangka
waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan
deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan
valuta asing; dan
c. jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu.


BAB VI
AKUNTANSI EQUITAS
Pasal 791
Komponen yang termasuk ekuitas adalah:
a. modal disetor;
b. tambahan modal disetor;
c. selisih penilaian kembali aktiva tetap;
d. laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar;
e. pendapatan komprehensif lain; dan
f. saldo laba.
Pasal 792
Pengungkapan dan pengakuan tentang modal disetor dan
tambahan modal disetor, harus menjelaskan:
a. hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen
dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat
lebih dari satu jenis saham;
b. pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham; jumlah
tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen
kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode
sebelumnya;
c. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan;
d. saham beredar yang diperoleh kembali;
e. saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan
asosiasi; dan
f. saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan
termasuk nilai dan persyaratan.
Pasal 793
Pengungkapan dan pengakuan tentang saldo laba atau rugi harus
menjelaskan:
a. penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis
penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan
saldo laba serta jumlahnya, dan perubahan akun-akun
penjatahan atau pemisahan rugi laba;
b. peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo
laba;
c. koreksi masa lalu, baik bruto maupun netto setelah pajak,
dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan
terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan
nilai saham per lembar;
d. jumlah dividen dan dividen perlembar saham, termasuk
keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen;
e. tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan perlembar
saham;
f. deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal
penerbitan laporan keuangan; dan
g. dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang
dikapitalisasi dan saji ulang laba perusaham agar laporan
keuangan berdaya banding.
Pasal 794
Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan perubahan dana
investasi terikat, harus menjelaskan:
a. periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat;
b. saldo awal, keuntungan atau kerugian, dan saldo akhir dana
investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak
terikat;
c. sifat dari hubungan antara perusahaan dan para pemilik dana
investasi terikat, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai
agen investasi;
d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis
dana investasi terikat atau unit investasi; dan
e. rincian investasi terikat menurut jenis mata uang rupiah dan
mata uang asing, tempat, jangka waktu, sektor usaha, dan
komposisi besarnya pemilikan dana.

BAB VII
AKUNTANSI ZIS DAN QARDH
Pasal 795
Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan
penggunaan dana ZIS harus menjelaskan:
a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan
penggunaan dana ZIS;
b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan
diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;
c. rincian sumber dana ZIS;
d. dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode
laporan;
e. dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; dan
f. nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan
menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana
ZIS.
Pasal 796
Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan
penggunaan dana qardh, harus menjelaskan:
a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan
penggunaan dana qardh al-hasan;
b. rincian saldo qardh al-hasan pada awal dan akhir periode
berdasarkan sumbernya; dan
c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima
selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: