» » » PPN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH


I. Latar Belakang
Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia hingga sampai saat ini dimana semakin
berkembangnya perbankan syariah baik dalam sisi volume industri maupun institusi serta
produk-produk jasa pelayanan bank syariah. Tetapi permasalahan pajak pertambahan nilai
(PPN) masih saja menjadi bahasan serius oleh para manajemen perbankan syariah.
Dimana sudah 3 (tiga) kali surat dilayangkan ke Ditjen Pajak oleh beberapa bank, yang terakhir
pada bulan Agustus 2005, perihal dari surat terakhir ini merupakan permohonan pembebasan
pajak atas produk pembiayaan perbankan syariah.

Ditjen Pajak menjawab surat terakhir ini dengan Nomor:S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7
Februari 2006, yang menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi
murabahah tidak dapat dipenuhi.
Dengan latar belakang tersebut, kami berusaha untuk mendudukkan permasalahan mengapa
harus ada PPN atas murabahah, sekaligus menjelaskan mengapa tidak ada PPN atas
pembiayaan murabahah.
 
II. PPN atas transaksi Murabahah
Peraturan tentang PPN

PPN diatur dalam UU No. 8/1983 yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No. 18/2000. Undang-undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik
bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN.
Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak
berwujud.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau
hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan
menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang
Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini
meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang
mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Jika memperhatikan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, maka transaksi murabahah
termasuk obyek pajak yang terkena perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dalam
pasal-pasal lain masih diberikan pengecualian atas obyek pajak tertentu.
 
Pengecualian PPN
Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis
barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari
sumbernya;
- barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya; dan
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144
Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undangundang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa
penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang)
sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Berkenaan dengan jasa perbankan, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990,
diatur tentang batasan jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN, yaitu :
- Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain);
- Jasa penyaluran dana (perkreditan); dan
- Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal.
Tampak jelas bahwa jasa-jasa di atas merupakan jenis-jenis jasa yang hanya dapat dilakukan
oleh lembaga perbankan. Artinya, jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN adalah jasa-jasa
yang merupakan kegiatan pokok perbankan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga
non bank sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 10
Tahun 1998
Ketentuan diatas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 PP Nomor 144 Tahun 2000 yang
mengatur tentang jasa-jasa yang dilakukan oleh bank tetapi merupakan Jasa Kena Pajak,
dengan alasan karena jasa-jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga bukan bank, jasa-jasa
tersebut dikenakan PPN. Jasa-jasa tersebut adalah :
- Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (penyewaan
safe deposit box).
- Jasa penitipan (safe Custody) yaitu: jasa penyimpanan, penjagaan, dan pemeliharaan
surat-surat berharga.
- Jasa anjak piutang.

III. Bagaimana terhadap Pembiayaan Murabahah
Produk Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli
barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah wa iqtina).
b. Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan
pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Jelaslah bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimpanan dana,
dan dapat menyalurkan pembiayaan yaitu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan
lebih lanjut dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, antara lain
mengatur :
Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang
yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :
  1. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah,
  2. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyyah bit Tamlik),
  3. Transaksi jual beli yang didasarkan antar lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna, Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh, dan Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.

Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran
dana dan pelayanan jasa. Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.
Pasal 3, menyatakan bahwa Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat 1, dilakukan sebagai berikut :
  1. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antar lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah,
  2. dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiyyah bit Tamlik dan Qardh, dan
  3. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.
PBI ini khususnya pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pembiayaan (penyaluran dana) dapat
digunakan untuk membiayai transaksi:
a) Investasi
b) Sewa
c) Jual beli
d) Pinjaman
e) Multi jasa
 
PBI ini sama sekali tidak mengatur atau membolehkan Bank syariah melakukan transaksi :
a) Investasi
b) Sewa
c) Jual beli
d) Pinjaman
e) Multi jasa
 
Karena transaksi transaksi tersebut bukanlah transaksi perbankan sebagaimana dimaksudkan
dalam uu NO 7/92 , sebagaimana telah diubah dengan UU no 10/98
Oleh karena itu, pembiayaan murabahah jelas berbeda dengan transaksi murabahah yang
dilakukan oleh selain perbankan. Pembiayaan murabahah jelas secara kategoris masuk dalam
kategori jasa perbankan yang oleh UU No. 18/2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan
Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa
yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan itu menetapkan jasa perbankan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan

barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yag tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
 
IV. Kesimpulan
Dengan memperhatikan UU No. 18/2000, Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang
Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian),
dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Pembiayaan Murabahah yang merupakan salah satu produk dari perbank syariah yang
dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, serta dijelaskan pula dalam buku
Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
Maka dengan atas dasar itulah, seyogianya pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu
produk perbankan syariah tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penulis:Sofian Ali
Islamic Accounting Specialist, Financial Comptroller, KARIM Business Consulting
KARIM Review
Special Edition, January 2008

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: