» » MORAL - AKHLAK BERBANGSA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

(WAWASAN KEBANGSAAN DARI ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA)
Oleh : Drs. H. HILMY RIVA’I, M.Pd.
(Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat)


Pendahuluan
Konsep kehidupan umum masyarakat dunia termasuk didalamnya bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari konsep kehidupan global yang sudah berjalan melalui proses yang sangat panjang. Konsep tersebut menjadi konsep berbangsa, bernegara; seperti Kapitalisme, Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, Sekularisme dan konsep berbangsa dan bernegara yang berlandaskan agama berikut turunan-turunannya, Stalinisme, Leninisme, Mao tse Tung, (Islam, Kristen, Hindu, Budha) Liberal, Moderat dan Radikal.
Seluruh Konsep kehidupan dan isme dijadikan sebagai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membentuk tatanan kehidupan serta peradaban manusia, yang tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan keselarasan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Eforia isme politik tersebut berkembang di era perebutan kekuasaan pasca perang dunia I dan II melalui proyek-proyek politik propaganda untuk saling memberi pengaruh dari negara-negara yang menang dalam perang tersebut untuk dijadikan konsumsi bagi Negara yang mendapat nasib kalah dalam perang, atau negara-negara yang memang memiliki kondisi sumber daya manusia dan alam sebagai objek perebutan kekuasaan, atau juga memang karena memiliki kelemahan sehingga dari awal menjadi objek jajahan. Di Indoneia sendiri sebagai Negara yang memiliki nasib terjajah karena ekses dari penemuan-penemuan lost land oleh bangsa-bangsa Eropa serta ekses dari perang dunia I dan II, memiliki sejarah kehidupan yang panjang serta berganti haluan politik. Bahkan hampir semua isme dan haluan politik pernah dilalui oleh para pendiri bangsa (founding father). Diyakini semua ini dimaksudkan ingin membangun tatanan kehidupan bangsa yang progresif, maju dan memiliki peradaban bangsa yang lebih baik dan maju pasca penjajahan yang kita alami selama 350 tahun.

Indonesia
Dengan melalui proses panjang dan perjuangan yang tidak sedikit memakan korban, maka para wakil rakyat dan pemimpin bangsa menetapkan bahwa idiologi dan konsep berbangsa dan bernegara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 45.
Ironis sekali ditengah perjuangan penataan peradaban bangsa Indonesia, justru bangsa Indonesia terpuruk dan makin terpuruk karena konsistensi bangsa kita akan perwujudan peningkatan kualitas bangsa hancur karena persepsi individual dan kelompok yang terlalu dipaksakan karena memiliki ego politik dan ego kepentingan kelompok yang terlalu dikedepankan. Indonesia hancur berantakan karena kesalahan konsep kehidupan dari level atas, menengah hingga bawah salah berpijak. Sifat-sifat yang pernah menjadi tauladan para pemimpin bangsa dan agama yang selalu merujuk kepada nilai-nilai etika moral dan agama disisihkan bahkan dijadikan sebuah konsumsi insidentil yang bersifat seremonial saja.
Para pemimpin korup, dzalim dan anarkis dalam melaksanakan kepemimpinannya, pengusaha memanfaatkan kebejatan para pemimpin untuk menghisap darah rakyat, dan rakyat dari level atas hingga level grass root asyik mencontoh kedzaliman yang dilakukan para pemimpin, yang pada gilirannya menjadi kejahatan sistemik yang tidak disadari oleh mereka. Dan alhasil menjadikan negara yang paling miskin, korup, bodoh dan banyak julukan negatif bagi negara kita.

Pengertian Moral dan Akhlak (etika)
Moral adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan benar atau salah, pengertian tentang perbedaan antara salah dan benar. Sedangkan akhlak ialah seperangkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang muslim terhadap alam lingkungannya.
Menurut Al-Ghazali :
Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu.
Akhlak umumnya disama artikan dengan arti kata budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun dalam bahasa Indonesia, atau tidak berbeda pula dengan arti kata ethic (etika).
Dimana-mana setiap kesempatan dan situasional orang berbicara tentang etika. Memang etika ini menarik untuk dibicarakan, akan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Etika adalah sistem daripada prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk. Baik dan buruk terhadap tindakan dan atau perilaku.
Ethics dapat berupa etika (etik), yaitu berasal dari dalam diri sendiri (hati nurani) yang timbul bukan karena keterpaksaan, akan tetapi didasarkan pada ethos dan esprit, jiwa dan semangat. Ethics dapat juga berupa etiket, yaitu berasal dari luar diri (menyenangkan orang lain), timbul karena rasa keterpaksaan didasarkan pada norma, kaidah dan ketentuan. Etika dapat juga berarti tata susila (kesusilaan) dan tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Dalam kelompok tertentu misalnya memiliki kode etik, rule of conduct, misalnya students of conduct, kode etik kedokteran, dan atau kode etik masing-masing sesuai dengan profesinya.
Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri seperti penyesalan, keresahan dan lain-lain.
Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari-hari, bermasyarakat, berpemerintahan dan lain-lain. Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, kepedulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan (masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara). Kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahiriah setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah-tengah masyarakat lingkungan dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan.
Apabila kita berbicara tentang etika ini, maka akan kita temukan beberapa pengertian antara lain :
a. Etika : sistem daripada prinsip-prinsip moral, dapat juga berarti rules of conduct, kode sosial (social code), etika kehidupan.
Dapat juga berarti ilmu pengetahuan tentang moral atau cabang filsafat.
b. Ethos (jiwa) : karakteristik dari masyarakat tertentu atau kebudayaan tertentu.
c. Esprit (semangat) : semangat d’corps, loyalitas dan cinta pada kesatuan, kelompok, masyarakat, pemerintah dan lain-lain.
d. Rule (ketentuan, peraturan) : ketentuan-ketentuan dalam kebiasaan pergaulan masyarakat yang memberi pedoman atau pengawasan atau kegiatan tentang benar dan salah.
e. Norma : merupakan standar, pola, patokan, ukuran, kriteria yang mantap dari masyarakat atau pemerintah.
f. Moral : prinsip-prinsip yang berhubungan dengan benar atau salah, pengertian tentang perbedaan antara salah dan benar.

Pembangunan Moral dan Akhlak Bangsa
Keberhasilan dan kegagalan suatu negara terletak pada sikap dan prilaku dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, DPR (wakil rakyat), pengusaha, penegak hukum dan masyarakat. Apabila moral etik dijunjung oleh bangsa kita maka tatanan kehidupan bangsa tersebut akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik, dan apabila sebaliknya maka keterpurukan dan kemungkinan dari termarjinalisasi oleh lingkungan bangsa lain akan terjadi.
Bangsa kita terlalu terkonsentrasi dengan teori politik dan teori kehidupan yang berkiblat pada dunia barat dan timur saat membangun masyarakat. Bahkan kecenderungan untuk meninggalkan identitas timur religius lebih kentara. Di era 1950 - 1960 an negara kita berganti-ganti haluan politik seperti liberalisme, capitalisme komunisme dan nasionalis agama (nasakom) pernah dilalui dengan menggunakan pola trycle and error, sehingga mengalami keterlambatan sikap karena sering berganti pola politik yang pada akhirnya kita mengalami keterpurukan dan mendapat label negara terburuk baik di level regional, Asia maupun dunia. Hal ini terjadi diseluruh aspek kehidupan; di dunia politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem penegakan hukum.
Selama ini pembangunan nasional meliputi bidang agama, sebagai buktinya secara kuantitatif dan formalitas tempat ibadah kita dan seremoni keagamaan kita tampak ramai. Namun krisis moral terjadi sampai kini, disinilah sebuah tantangan bagi pemerintah dan pemuka agama, formalitas vs realitas.
Jalan keluarnya adalah bahwa kini harus mempunyai orientasi berbeda dengan sebelumnya. Kalau masa lalu seluruh bentuk pembangunan, termasuk bidang agama, berorientasi pada monoloyalitas politik, kini tentu harus diubah total. Orientasinya hendaknya untuk memperbaiki moralitas bangsa kita dan untuk memberdayakan masyarakat pemeluknya untuk hidup aman (hasanah) di dunia dan di akhirat kelak.
Dengan demikian maka perbaikan masa depan bangsa harus dimulai dengan perbaikan etika moral yang berlandaskan agama, karena identitas bangsa kita adalah identitas timur yang religius dimana hampir seluruh agama yang terlahir di dunia ini semua berasal dari dunia timur; agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto berikut seluruh sektenya. Terutama harus dimulai dari perilaku para pemimpin bangsa, karena perilaku masyarakat pada umumnya seperti lokomotif dan gerbong, alurnya dari bawah hingga tingkat atas berjalan estafet mengikuti arah dan stratifikasi sosial yang ada.


Etika berkuasa menurut Al-Ghazali
Seperti hikmah-hikmah yang diungkapkan Imam Al-Ghazali tentang perilaku masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya :
"Jika penguasa korup, maka korupsi akan menjadi trend dikalangan para pengikutnya. Keruntuhan dan kemakmuran suatu bangsa sangat bergantung pada perilaku dan etika berkuasa pemimpinnya".

"Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar seperti dua orang bersaudara yang dilahirkan dari satu perut yang sama Oleh karena itu wajib bagi seorang penguasa untuk menyempurnakan agamanya dan menjauhkan hawa nafsu, bid'ah, kemungkaran, keragu-raguan dan setiap hal yang mengurangi kesempurnaan syariat".
"sesungguhnya tabi'at rakyat merupakan tabi'at dari para penguasa".
Orang-orang awam melakukan perbuatan yang merusak karena mengikuti perbuatan para pembesar, mereka meneladani dan mencontoh tabiat para pembesar, seperti yang terjadi pada sejarah al-Wahid bin Abdul Malik dari keturunan bani Umayyah memiliki kegemaran terhadap bangunan dan pertanian, maka dengan serta merta rakyat dan bangsanya turut meneladani, tetapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik kegemarannya makan, jalan-jalan dan memperturutkankan syahwat maka seluruh rakyatnya meneladani dan mengikutinya.
Jadi benang merah pembentukan masyarakat bangsa dan Negara berkehendak membentuk tatanan kehidupan yang memiliki etika moral yang berlandaskan agama adalah harus diawali dengan penataan kepemimpinan yang bersifat komprehensif, tidak saja presidenya akan tetapi seluruh komponen kepemimpinan; wakil rakyat, penegak hukum, pemegang kekuasaan di bidang perekonomian, pendidikan dan seluruh unsur birokrasi pelayanan rakyat harus ditata kembali. Pemimpin negara, wakil rakyat dan seluruh pemegang kekusaan dari gubernur sampai ke tingkat pemerintahan dan tokoh masyarakat etika dan moralnya harus merujuk kepada agama. Tidak ada lagi pemimpin yang dzalim kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Umar :
" Sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, diwahyukan kepadanya empat perkataan,. Allah berfirman , Wahai Adam, Ilmumu dan Ilmu keturunanmu terdapat dalam empat perkataan, yaitu satu perkataan untuk-Ku, satu perkataan untukmu, satu perkataan antara Aku dan engkau, serta satu perkataan antara engkau dan manusia; Perkataan untuku adalah sembahlah Aku dan jangan menyekutukan Aku, Perkataan untukmu adalah Aku akan menyelamatkanmu dengan ilmumu, Perkataan antara engkau dan Aku adalah engkau berdoa dan Aku yang akan mengabulkan, perkataan antara engkau dan manusia adalah berbuat adil dalam urusan mereka, dan berbuat adil lah diantara mereka ".

Ibnu Qatadah berkata :
Kedzaliman ada tiga jenis : Kedzaliman yang tidak ada ampunan bagi pelakunya, kedzaliman yang tidak terus menerus, dan kedzaliman yang terdapat ampunan bagi pelakunya; Kedzaliman yang tidak ada ampunan bagi pelakunya adalah menyekutukan Allah, kedzaliman yang tidak terus menerus adalah kedzaliman yang dilakukan sebagian manusia kepada sebagian lainnya. Sedangkan kedzaliman yang terdapat ampunan adalah kedzaliman manusia atas dirinya karena melakukan perbuatan dosa, kemudian ia bertobat dan kembali kepada rabbnya. Allah akan mengampuni orang itu karena rahmat-Nya, dan memasukannya ke surga dengan karunianya.
Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara dan terbangunnya harmoni sosial guna mempererat persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini karena berkeyakinan bahwa pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah.

Pembangunan di Jawa Barat
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruh-nya terdapat pada komitmen penguatan etika moral agama dalam mewujudkan kesalehan sosial masyarakat Jawa Barat, artinya pembangunan masyarakat sudah masuk pada level konsistensi pemberdayaan masyarakat dan membangun masyarakat Jawa Barat dengan mengedepankan pada penekanan etika, moral dan agama sebagaimana pada Visi Jawa Barat "Terwujudnya Agama sebagai landasan moral dan spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat Jawa Barat yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu kota Negara 2010".
Perwujudan serta implementasi pembangunan tersebut harus selalu kepada scenario planning yang baik dan pemberdayaan (empowering) masyarakat sesuai corak budaya masyarakat Jawa Barat:

• Scenario Planning
Sebagaimana Hessel Nogi dalam bukunya Scenario planning
Bahwa scenario planning adalah "sebuah pandangan konsisten secara internal tentang masa depan dan antisipasi ketidak pastian masa depan".
1. Bagaimana kita mampu mengontrol masa depan yang akan datang.
2. Bagaimana kecenderungan perilaku masyarakat pada masa depan.
• Pemberdayaan masyarakat
Membangun masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif dalam seluruh aspek kehidupan sosial agar tidak tergantung dengan monopoli program-program pemerintah.
Dari dua teori tersebut maka dalam mewujudkan visi misi Jawa Barat dalam rangka membetuk kesalehan sosial maka haruslah diwujudkan program pembangunan dengan berlandaskan etika moral dan agama. Yaitu dengan melalui peningkatan penghayatan, pendalaman spiritual dan etika keagamaan melalui :
1. Peningkatan kualitas pendidikan agama disekolah dan perguruan tinggi.
2. Pengembangan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera (sakinah).
3. Peningkatan kualitas pelayanan Ibadah.
4. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pembangunan.
5. Memperkokoh kerukunan antar umat beragama (menghindari konflik SARA)
6. Mendorong masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai luhur budaya daerah.
Selanjutnya juga :
1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dibidang perekonomian berbasis masyarakat dengan pendekatan agamis;
o Untuk lingkungan masyarakat muslim berupaya memanfaatkan sistem ekonomi syariah; baik perbankan, asuransi, koperasi, dan pegadaian.
o Untuk lingkungan masyarakat umum; menggunakan sistem ekonomi konvensional yang berpihak pada masyarakat.
2. Bidang sosial budaya
o Menjunjung tinggi dan mengangkat corak budaya bangsa Indonesia terutama budaya daerah dalam berprilaku secara individu, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
o Mengeleminir potensi-potensi arus budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etik moral agama masyarakat kita.
3. Politik
Menjadikan potensi-potensi politik adalah sebagai sarana peningkatan kualitas bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai etika moral dan agama
o Mencetak kader bangsa yang memiliki sifat-sifat jujur, amanah, akuntabel dan kredible.

Akar Masalah penyebab timbulnya konflik agama
Konflik adalah ketidak sepahaman alamiah yang terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda dalam sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan. Konflik dapat juga berasal dari persaingan dimasa lalu maupun perbedaan individual.
Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk mengandung potensi konflik karena setiap warga atau kelompok umat beragama, etnis memiliki kepentingan yang berbeda yang harus dipenuhi dan dalam pemenuhannya terkadang ada yang harus dikorbankan.
Kemajemukan dan keragaman tidak mesti menghasilkan konflik atau perpecahan, sebaliknya keragaman justru menimbulkan dinamika dan kreatifitas kelompok untuk secara kompetitif menciptakan suasana dinamis, berbuat lebih banyak amal kebajikan serta karya-karya sosial.
Ketika kita tidak mampu mengelola pluralitas tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan munculnya konflik yang berujung pada tindakan-tindakan inklusif radikal dalam masyarakat.
Diantara sekian banyak konflik yang terjadi, konflik agama merupakan jenis konflik yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat konflik ini telah menjadi bagian dari realitas kehidupan negeri ini yang telah menyita banyak perhatian. Konflik Ambon, Maluku, Poso, meskipun banyak kalangan yang “karena kepentingan tertentu” sungkan menyebutkannya sebagai konflik agama, pada kenyataannya adalah konflik agama atau setidaknya, agama menjadi variabel sangat penting yang terlibat di dalamnya. Disamping dampaknya yang luar biasa serta kerugian yang ditimbulkannya sangat besar termasuk merosotnya social trust, konflik agama pada umumnya sulit untuk diselesaikan, karena ia melibatkan sentimen psikologis yang mudah meluas sebagai konsekwensi logis keberadaan agama yang pada umumnya menempati ranah psikologis manusia yang paling dalam.
Konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang yang dikenal dengan istilah konflik antar agama (inter-religious conflict) tetapi sering terjadi konflik antara umat dalam satu agama atau konflik intra agama (intra-religious conflict)
Munculnya berbagai kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antara lain :
1. Pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
2. Fanatisme agama yang sempit. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda.
3. Diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan dikomunikasi (pembodohan yang disengaja)
Alamsyah Ratu Perwiranegara menyatakan : Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai lima titik temu yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu pemerintahan dan satu ideologi Pancasila. Yang berbeda hanya agama dan titik temu yang berbeda ini tidak boleh mengalahkan lima titik temu yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu lima titik temu harus dapat terus mewarnai kehidupan bersama.

Kerukunan Umat Beragama
Negara Indonesia adalah termasuk negara yang penduduk¬nya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemuk¬an dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia.
Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana ke¬hidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Suatu bukti dalam hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, sangat dipengaruhi antara lain oleh motivasi agama. Selain itu inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Proses penyebaran dan perkembangan agama-agama di Indonesia berlangsung dalam suatu rentangan waktu yang cukup panjang sehingga terjadi pertemuan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pertemuan agama-agama tersebut timbullah potensi integrasi dan potensi kompetisi tidak sehat yang dapat mengakibatkan disintegrasi.
Potensi integrasi diartikan sebagai suasana keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan terutama intern umat beragama dan antar umat beragama. Potensi integrasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam suasana hidup kekeluargaan, hidup bertetangga baik dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari hubungan harmonis dalam kehidupan beragama seperti saling hormat menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, saling bersikap toleransi, sehingga dalam sejarah bangsa Indonesia tidak pernah terjadi perang antar penganut agama. Hubungan kerjasama antar pemeluk agama terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling tolong¬ menolong dalam pembangunan tempat ibadah dan dalam membangun bangsa dan negara. Potensi kompetisi berarti suasana saling persaingan dalam dinamika pergaulan, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Kompetisi ini dapat berjalan secara baik atau dalam suasana damai, dan dapat pula terjadi dalam berbagai bentuk pertentangan, benturan atau friksi. Dalam sejarah kehidupan keagamaan di Indonesia diakui pernah terjadi ketegangan atau friksi, namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagai suatu dinamika dalam hubungan pergaulan atau interaksi antar umat beragama.
Salah satu penyebab terjadinya ketegangan atau konflik dalam kehidupan beragama adalah akibat politik pecah belah (devide et impera) penjajah. Dalam usaha politik tersebut pihak penjajah sering memanfaatkan perbedaan agama atau paham agama untuk menumbuhkan atau mempertajam konflik¬-konflik di kalangan bangsa Indonesia yang sedang berjuang me¬nentang pemerintahan kolonial.
Suasana ketegangan dan pertentangan dalam kehidupan beragama yang akarnya telah ditanamkan oleh penjajah terbawa pula ke dalam alam kemerdekaan. Gejala-gejala terjadinya per¬selisihan antar umat beragama muncul ke permukaan sekitar akhir tahun 1960 an. Di antaranya adalah kasus perusakan tempat-tempat ibadah dan cara-cara penyiaran agama kepada orang yang telah memeluk suatu agama. Kompetisi tidak sehat yang berakibat disintegrasi dan perselisihan cenderung nampak berjalan terus, sekalipun benturan fisik tidak pernah terjadi.
Kata kerukunan dari kata rukun berasal dari bahasa Arab, ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rukun adalah sebagai berikut
Rukun (n-nomina) : (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti : tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti : dasar, sendi : semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam : tiang utama dalam agama Islam, rukun iman : dasar kepercayaan dalam agama Islam:
Rukun (a-ajektiva) berarti (1) baik dan damai. tidak bertentangan : kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga; (2) bersatu hati, bersepakat : penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti : (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan : kerukunan hidup bersama.
Kata rukun (n) berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan; rukun tani : perkumpulan kaum tani; rukun tetangga; perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga; rukun warga atau rukun kampung perkumpulan antara kampung¬kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau desa).
Jadi Kerukunan Hidup Umat Beragama, berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya; atau antara umat dalam satu agama.
Dalam terminologi yang digunakan oleh Pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup 3 kerukunan. yaitu : kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Tri Kerukunan ".
Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak ter¬lepas dari faktor penghambat dan penunjang. Faktor peng¬hambat kerukunan hidup beragama selain warisan politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, cara-¬cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa meng¬indahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lain; juga karena munculnya berbagai sekte dan faham keagamaan kurang¬nya memahami ajaran agama dan peraturan Pemerintah dalam hal kehidupan beragama.
Faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius, adanya nilai-nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja¬sama di kalangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah.
Pada zaman kemerdekaan dan pembangunan sekarang ini, faktor-faktor pendukung adalah adanya konsen¬sus-konsensus nasional yang sangat berfungsi dalam pembinaan kerukunan hidup beragama, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang atau yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama.
Dari segi Pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkan¬nya Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Pe-nyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian di¬kukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zamam pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Pada tanggal 30 Nopember 1967 Pemerintah menyelenggarakan suatu Musyawarah Antar Agama di Jakarta, dengan tujuan untuk menyepakati adanya Piagam tentang penyebaran agama serta upaya untuk membentuk Badan Kon¬sultasi Agama. Karena suasana pada waktu itu belum mendukung, maka tujuan Musyawarah ini tidak tercapai. Walaupun tidak menghasilkan sesuatu sebagaimana diharapkan, namun peristiwa itu sendiri merupakan titik awal bagi upaya peningkatan kerukunan hidup beragama yang lebih intensif. Upaya tersebut ditandai dengan munculnya usaha konsolidasi intern dari masing-masing agama yang pada akhirnya mendorong terbentuknya majelis-majelis agama.
Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk :
1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat
beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-¬nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (Makromah), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-¬penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Langkah-Langkah Strategis Dalam Memantapkan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama, diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni :
a. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.
b. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
c. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
d. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.
Dalam upaya memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, hal yang cukup serius kita perhatikan yakni fungsi pemuka agama/tokoh agama/tokoh masyarakat.
Diakui secara jujur bahwa masyarakat kita yang relegius memandang bahwa pemuka agama/tokoh agama/tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat oleh mereka akan dipercaya dan diikuti secara taat dan loyal.
Kerukunan antar umat beragama dikalangan masyarakat ternyata masih belum sempurna, bahkan dapat kita katakan kerukunan yang semu. Keadaan semacam itu bila dikaji secara mendalam akan berdampak terhadap kerukunan umat beragama. Tokoh agama masih dihinggapi perasaan interest tertentu, misalnya dalam menanggapi kejadian diberbagai wilayah di tanah air Indonesia.
Hal-hal semacam ini berakibat umat beragama menjadi pecah atau terancam kerukunannya, sehingga dalam memahami hal-¬hal seperti ini peranan agama dan politik perlu ditingkatkan terutama bagi para tokoh agama/tokoh masyarakat.
Demikian pula tokoh-tokoh agama sangat berperan dalam membina umat beragama harus ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama, sebab yang mempunyai kecenderungan kurang rukun adalah kelompok umat beragama.
Jika pemuka-pemuka agama tidak bisa memahami dan meneladankan atas perbedaan dan persamaan antar agama kepada masyarakat, maka akan timbul kasus-kasus yang mengakibatkan terjadinya kerawanan, antara lain konflik intern umat beragama maupun antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah, yang dimanfaatkan oleh golongan ekstrim dalam bentuk adu domba/memecah belah.

Strategi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

Adapun yang menjadi strategi dalam pembinaan kerukunan umat beragama dapat dirumuskan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam tatanan konseptual kita semua mengetahui bahwa agama memiliki nilai-nilai universal yang dapat mengikat dan merekatkan berbagai komunitas sosial walaupun berbeda dalam hal suku bangsa, letak geografis, tradisi dan perbedaan kelas sosial.
Hanya saja dalam implementasi, nilai-nilai agama yang merekatkan berbagai komunitas sosial tersebut sering mendapat benturan, terutama karena adanya perbedaan kepentingan yang bersifat sosial ekonomi maupun politik antar kelompok sosial satu dengan yang lain. Dengan pandangan ini, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kerukunan umat beragama memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik, disamping faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakan sesuatu pada proporsinya.
Dalam kaitan ini strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Memberdayakan institusi keagamaan, artinya lembaga-lembaga keagamaan kita daya gunakan secara maksimal sehingga akan mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Disamping itu pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan Ukhuwah (persatuan dan kesatuan) yang hakiki tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama.
2. Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun baik intern maupun antar umat beragama.
3. Melayani dan menyediakan kemudahan beribadah bagi para penganut agama.
4. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah sesuatu agama.
5. Mendorong peningkatan pengamalan dan penunaian ajaran agama.
6. Melindungi agama dari penyalah gunaan dan penodaan.
7. Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai Pancasila dan konstitusi dalam tertib hukum bersama.
8. Mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
9. Mengembangkan wawasan multi kultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset aksi.
10. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (pemimpin agama dan pemimpin masyarakat lokal) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah.
11. Fungsionalisasi pranata lokal. seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan umat beragama.
12. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat agama sesuai dengan potensi yang dimiliki masing¬-masing melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerja sama sosial dan sebagainya.
13. Bersama-sama para pimpinan majelis-majelis agama, melakukan kunjungan bersama-sama ke berbagai daerah dalam rangka berdialog dengan umat di lapisan bawah dan memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama.
14. Melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dilanda konflik dalam rangka untuk mencari solusi bagi tercapainya rekonsiliasi sehingga konflik bisa dihentikan dan tidak berulang di masa depan.
15. Memberi sumbangan dana (sesuai dengan kemampuan) kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dari daerah asal mereka karena dilanda konflik sosial dan etnis yang dirasakan pula bernuansakan keagamaan.
16. Membangun kembali sarana-sarana ibadah (Gereja dan Mesjid) yang rusak di daerah-daerah yang masyarakatnya terlibat konflik, sehingga mereka dapat memfungsikan kembali rumah¬-rumah ibadah tersebut.
Beberapa pemecahan masalah untuk menyikapi pluralisme dengan berbagai pendekatan antara lain :
a. Pendekatan Sosiologis
Artinya pemahaman tingkah laku umat beragama yang merupakan hasil prestasi riil obyektif komunitas beragama.
b. Pendekatan Kultural
Dalam banyak soal budaya-budaya lokal yang dimulai oleh pemimpin agama-agama tertentu tidak dikomunikasikan kepada pemimpin dan anggota kelompok umat beragama yang lain, apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Sikap saling mencurigai akhirnya muncul dan menumpuk menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak oleh pemicu yang aksidental.
c. Pendekatan Demografi
Kita memahami realita ada kelompok umat beragama yang mayoritas dan minoritas di wilayah tertentu, ada pemimpin atau pengurus lembaga keagamaan yang berat sebelah di dalam mengambil kebijaksanaan sehingga membawa pertentangan di antara kelompok umat beragama.
Keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dalam antar lembaga keagamaan untuk soal ini menjadi ujian yang harus dilewati.
Sebagai tindak lanjut dari berbagai pendekatan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pemecahan masalah :
1. Melalui sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.
2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama.
3. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama.
4. Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama dan merumuskan landasan hukum yang jelas dan kokoh tentang tata hubungan antar umat beragama.
5. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama.
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal.
7. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan umat pada khususnya.
8. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.
9. Aksi sosial bersama antar umat beragama.
Dalam memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya sebagaiberikut :
1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif yang mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
5. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama.
6. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.
Usaha untuk menanggulangi konflik yang terjadi yang perlu diupayakan oleh para tokoh/pemimpin agama dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat yang dikembangkan dalam dialog kehidupan, dialog pengalaman keagamaan dan dialog aksi sehingga menimbulkan sikap inklusif pada masyarakatnya atau umatnya.
Akhirnya dalam memelihara kerukunan beragama, setidaknya ada 6 dosa besar yang harus kita hindari (the six deadly sins in maintaining relegious harmony), yaitu :
1. Jangan berperilaku yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama.
2. Jangan tidak perduli terhadap kesulitan orang lain walaupun berbeda agama dan keyakinan.
3. Jangan mengganggu orang lain yang berbeda agama dan keyakinan.
4. Jangan melecehkan agama dan keyakinan orang lain.
5. Jangan menghasut atau menjadi provokator bagi timbulnya kebencian dan permusuhan antar umat beragama.
6. Jangan saling curiga tanpa alasan yang benar.

Kebijakan Pembinaan Umat Beragama
1. Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
2. Penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
3. Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
5. Petunjuk Bapak Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor M.A/432/1981.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
7. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah.
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
11. Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
12. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.
13. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
14. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja.
15. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/75 perihal Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 Nopember 1975.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng.
17. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan.
18. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.
19. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.
20. Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
21. Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
24. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: