» » REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN AGAMA


“ Sebuah analisis implementatif terhadap Tema HAB Departemen Agama dan Pidato Meneteri Agama Tanggal 3 Januari Tahun 2008 “
( Drs. H. Hilmy Riva’I, M.Pd Kepala Seksi Penyuluhan dan LD Prov Jawa Barat )

Hari Amal Bhakti Departemen Agama Tanggal 3 Januari Tahun 2008 telah kita lalui, akan tetapi haru biru dari peringatan tersebut hendaklah tidak hanya bersifat ceremonial saja. Semuanya harus kita tanggapi dengan pengamatan dan analisis yang cermat dari tahun ke tahun, apa sesungguhnya yang harus kita lakukan oleh insan Departemen Agama dari level atas yang lebih memiliki kebijakan bersifat makro dan lebih bernuansa cosmopolit hingga level bawah yang berada pada tataran implementatif yang langsung bersentuhan dengan komponen masyarakat yang bertanggung jawab atas kondisi moril masyarakat bangsa dan Negara yang kita cintai ini.


Apabila kita cermati Tema HAB Departemen Agama dan Pidato Menteri Agama Tahun 2008 ini benang Merahnya terdapat pada kalimat “Reformasi Birokrasi”. Menteri Agama Menginstruksikan melalui Pidatonya Bahwa Seluruh Jajaran Departemen Agama disemua Tingkatan haruslah membuktikan reformasi birokrasi secara istiqomah dan konsisten dalam sikap dan perbuatan baik yang berjkaitan dengan pekerjaan dan kedinasan maupun perilaku sehari-hari yang dibuktikan secara monumental dengan penandatanganan “Fakta Integritas” dan jiwa Ikhlas Beramal yang menjadi identitas Departemen Agama atau translationnya “Bekerja Sebagai Ibadah” sebagai modal dasar untuk menjadikan Departemen Agama sebagai Lokomotif Reformasi Birokrasi di Negara kita.

Kita sebagai pelaksana atas seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Agama harus memiliki kemampuan analisis yang tajam dan harus mampu menagkap dengan cepat “Think Fast” berfikir cepat cermat dan cerdas atas pidato yang fenomenal tersbut ; sesungguhnya apa dan bagaimana mengimplementasikan Reformasi Birokrasi tersbut, harus dimulai dari mana dan komponen-komponen apa saja yang harus segera diperbaiki? Apa harus diawali dengan perbaikan system, Sumberdaya Manusia atau Reorientasi Misi dan Strategi?

Sesungguhnya Reformasi Birokrasi adalah bagian terpenting dari cita-cita masyarakat Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan “Good Governance “.
Menurut Worl Bank bahwa yang dimaksud dengan Good governance adalah “Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi yang efisien,………dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran……..” intinya adalah penciptaan birokrat yang memiliki kemampuan dan berpemahaman capacity Building atau Capacity Development yaitu aparatur yang memiliki pemikiran yang progresif yang berkeinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja individu, aparatur pemerintah, organisasi, jaringan kerja/sector maupun system yang lebih luas dalam pencapaian tujuan fungsional

Dari pemahaman tersebut maka reformasi birokrasi harus dilakukan secara komprehensif tidak bisa dilakukan secara parsial karena seluruh komponen yang berkaitan dengan keinginan reform tidak semudah membalikan telapak tangan! Semua fihak dan semua sector harus diperbaiki ; sebagai refrens penulis menyampaikan beberapa hal pokok yang harus menjadi perhatian dari hasil analisis atas seluruh keadaan yang diinginkan dari reformasi birokrasi :
1. Peningkatan Kapasitas pada level System.
2. Peningkatan kapasitas pada level Entitas atau Organisasi.
3. Peningkatan kapasitas pada level Individu


Peningkatan Kapasitas pada level System

Ada beberapa hal pada level ini yang harus segera dicermatai dan diperhatikan adalah sebagai beriku :
a. Penyempurnaan dan perumusan kebijakan: Penyempurnaan dan perumusan kebijakan harus berorientasi pada pemahaman sejarah Departemen Agama, Strategi dan misi, kondisi social masyarakat bangsa Indonesia dan juga aparatur Departemen Agama itu sendiri, artinya ketika akan menentukan kebijakan baik yang berkaitan dengan perubahan struktur ataupun perturan perundangan, harus dilakukan dengan analisis, study kelayakan dan sosialisasi yang cermat dan tepat dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas sehingga tidak membingungkan bagi pelaksana kebijakan dan berakibat hukum yang merugikan, salah satu contoh kebijakan Dana Abadi Umat tidak memiliki konsistensi, ketika digulirkannya kebijakan tersebut bersifat persesif tidak ada standar yang jelas sehingga berakibat hukum yang fatal bahkan mengorbankan citra Departemen Agama yang berkepanjangan, atau perubahan status Jabatan Kepala KUA yang berubah-ubah dari Struktural menjadi Fungsional dan kembali lagi menjadi Struktural. Ini memperlihatkan betapa perumusan dan penentuan kebijakan seperti itu tidak memiliki kemampuan analisis yang tajam.
b. Peninjauan Kembali, penyempurnaan dan perumusan ketentuan perundang-undangan, termasuk system nilai dan standar : Komponen ini adalah menegaskan sebuah reorientasi terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan baik kebijakan yang bersifat perundang-undangan atau yang bersifat sistemik dengan terus mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dimiliki oleh Departemen Agama, yang telah baku maka harus dipertegas dengan paying hukum yang jelas, yang tidak sesuai maka dilakukan peninjauan kembaali untuk selanjutnya disempurnakan, yang sudah out of date maka harus dieliminir bahkan bila perlu diganti dengan kebijakan yang lebih actual, populis dan implementatif.
c. Penyusunan dan pengembangan system manajemen dan system pertanggung jawaban (akuntabilitas): Kinerja yang akuntable adalah harga mati bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, dalam penerapan system manajemen dan pertanggungjawabahn ini harus benar-benar menjadi perhatian yang serius bukan hanya ditataran kebijakan tetapi harus sudah menyentuh di level pelaksana.
d. Optimalisasi keberfungsian jaringan kerja lintas sector dan antar kelembagaan; memanfaatka potensi-potensi jejaring lintas sektoral secara optimal yaitu kerjasama dengan lembaga atau institusi yang searah dalam mencapai suatu tujuan; misalnya meng optimalkan kerjasama dengan fihak pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Ormas Islam, dan juga Institusi Hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dll.

Peningkatan Kapasitas pada Level Entitas Atau Organisasi

a. Pengembangan manajemen strategi organisasi
Kelemahan aparatur Departemen Agama adalah pada level pemahaman manajemen, terlebih pada level manajemen strategi organisasi, salah satu contoh ; ketika akan menentukan visi misi organisasi, aparat kita sudah terjebak dengan symbol-simbol yang bersifat prestisius tidak simple dan implementatif, bahkan dari penuangan kalimatnya pun sulit difahami secara komprehensif serta tidak substantive.
b. Mengembangkan Pola Kompetensi, Kultur dan Struktur dalam organisasi
Pola Rekrutmen calon pegawai maupun pada saat penentuan Jabatan structural dan fungsional tidak mempertimbangkan pola kompetensi masih berorientasi like and dislike atau terpengaruh intervensi afiliasi politis maupun loyality organisation; the right man and the right place diabaikan , serta tidak pula mempertimbangkan pola kultur dan struktur yang dikembangkan dalam lingkungan organisasi yang kita miliki
c. Mengembangkan proses-proses termasuk prosedur kerja dan mekanisme hubungan kerja baik kedalam maupun ke luar;
Sering terjadinya overlapping, penjarahan kewenangan ( tidak faham garapan siapa untuk siapa ) dan pemahaman sektoral oriented ( pemikiran sektoral antar bidang atau seksi) tidak memiliki kesepahaman pandangan.
d. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi
Pengembangan SDM sering dilakukan bersifat sporadis atau tebang pilih tidak menyeluruh disemua level; misalnya ketika akan dilakukan diklat dalam memahami perturan yang baru, SDM yang mendapatkan pendidikan tidak menyeluruh, terkadang hanya di level pimpinan saja yang faham, sementara di level pelaksana tidak pernah mendapatkan informasi dari pimpinan yang telah mendapatkan diklat tersbut (pinter sorangan).
e. Pengembangan Kapasitas Keuangan
Di tahapan ini harus betul-betul teliti dan hati-hati baik dalam menentukan kebijakan, SDM maupun penyelenggaraan kebijakan keuangan dengan tetap memperhatikan menjalanakan disiplin anggaran, karena di pemerintahan Indonesia pelaksanaan seluruh kegiatan adalah kinerja berbasis anggaran.
f. Pengembangan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi atau budaya cyber dilingkungan Departemen Agama masih sangat minim, padahaal sekarang penyelenggaraan manajemen apapun di instansi manapaun sudah menggunakan pemeanfaatan teknologi informatika, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan sudah akan mencanangkan system audit keuangan dan pengadaan barang dan jasa sudah melangkah pada sisitim elektronik dan informatika.
g. Pengembangan Kapasitas Infrastruktur
Kebikjakan apapun tanpa didukung penyediaan infrastruktur niscaya tidak akan mampu berjalan optimal, atau dalam kondisi tertentu pemanfaatan maksimum dan pemahaman skala prioritas menjadi sebuah pilihan.




About Nasrulloh

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Pembaca bijak komentar di sini: